Merubah Pandangan Sebuah Bangsa

Merubah Pandangan Sebuah Bangsa

Rabu, 14 Januari 2004

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Pada Ramadhan lalu penulis berkunjung selama beberapa hari ke Republik
Rakyat Tiongkok (RRT). Semula ia mendarat di Guangzhou (dahulu Canton), dan
menginap semalam di kota tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota
Beijing untuk dua malam. Walaupun menurut pihak protokol, penulis hanya
dijadwalkan menjadi tamu pada institute masalah-masalah luar negeri
(Institute of Foreign Affairs) yang berafiliasi kepada Kementrian Luar
Negeri RRT. Namun di Beijing penulis mendapat kehormatan bertemu Jia
Qinglin, Politbiro CC-PKT (Central Commitee Partai Komunis Tiongkok), orang
keempat yang paling berkuasa di negara tersebut yang juga seorang pejabat
tertinggi partai yang tidak menjadi pejabat negara. Bahkan selama berkunjung
ke daerah-daerah, penulis bertemu dengan Lei Yulan Wakil Gubernur Guangdong
karena gubernurnya sedang bepergian ke luar negeri. Kemudian di ibukota
propinsi Fujian ia bertemu dengan Walikota Guangzhou, Zhang Guangning dan di
Xiamen bertemu dengan Walikota Zhang Changping. Di negeri itu, penulis juga
sempat berkunjung ke Masjid kuno Al-Shahab (para sahabat) yang dibangun
tahun 1009 M dan museum Ma Zheng He (Ma Cheng Ho).

Dalam semua kunjungan itu, sebuah istilah selalu diucapkan para pejabat yang
ditemui penulis tadi adalah kata “Gross Domestic Product” (GDP) untuk
menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk Tiongkok pertahun.
Demikian juga sebuah kata selalu terdengar dalam percakapan dengan siapapun,
yakni kata “reformasi”. Kata ini digunakan tidak hanya untuk menunjuk kepada
perubahan-perubahan politik yang berlangsung dalam sejarah Tiongkok dalam
masa lima puluh tahun terakhir, melainkan juga kepada perubahan ekonomi dari
sistem yang autarki (berdiri sendiri tanpa perdagangan) dan berdasar
industry berat ke sistem ekonomi yang lebih terbuka.

Dalam tahun 60-an, Mao Zedong mengarahkan Tiongkok ke arah autarki itu,
dengan penderitaan manusia dan kekurangan yang diakibatkannya. Setelah
pemerintahan Hua Guofeng selama beberapa tahun, muncul lah jago lama Deng
Xiaoping yang kemudian merubah arah pandangan, bukan hanya negara saja,
melainkan seluruh bangsa yang berjumlah lebih dari satu milyar jiwa itu.
Maka Tiongkok segera mengambil haluan baru yang kemudian disebut dengan nama
‘reformasi’ tersebut.

Dalam kata ‘reformasi’ itu termasuk perubahan mendasar dalam pandangan hidup
bangsa Tiongkok. Penanaman modal asing, kemajuan perdagangan dalam dan luar
negeri , industri ringan (yang berbiaya murah). Dan apa yang di negeri kita
itu disebut ‘pembangunan’, semua itu digalakkan dengan istilah umum
‘pragmatisme’. Tetapi di dalam negeri, hokum dijalankan dengan sangat ketat
dan berbagai bentuk hukuman (termasuk hukuman mati) dilaksanakan dengan
konsekwen. Karena korupsi dalam bentuknya yang kita kenal hampir tidak
terdapat di Tiongkok. Entahlah dalam bentuk lain yang harus diteliti lagi
secara mendalam. Yang jelas, perekonomian bebas segera berjalan dan
penanaman modal asing secar besar-besaran terjadi. Jangan heran kalau di
kota Quanzhou ada hotel bernama ‘hotel Zaitun’ yang menunjukkan pemiliknya
adalah seseorang dari Timur Tengah.

Tetapi semuanya itu dicapai dengan tetap menghormati Mao Zedong yang
jenazahnya diletakkan dalam sebuah peti kaca (mausoleum) dalam sebuah
bangunan megah di kota Beijing. Puluhan ribu orang-orang, khusunya
siswa-siswa sekolah, mengunjungi mausoleum itu dan memberikan penghormatan
kepada pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Jadi yang lama tidak dicampakan
walaupun yang digunakan adalah hal yang baru.

Dasar sikap yang sudah biasa dijalankan bangsa Tionghoa itu, sebenarnya
adalah sebuah sikap yang sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Ini tergambar
dari adanya tembok besar yang menandai berdirinya bangsa Han –yang sekarang
berjumlah 80% dari bangsa Tionghoa. Memang orang menyesalkan puluhan ribu
jiwa yang menjadi korban dari pembangunan tembok raksasa itu. Tetapi tidak
ada buku sejarah manapun di negeri itu yang menyalahkan bangsa Han karena
mendirikannya. Adanya tembok besar itu akhirnya menjadi pertahanan terhadap
serangan bangsa-bangsa lain dari padang pasir dan padang rumput di luarnya.
Dengan perlindungan tembok besar itu, kemudian dapatlah didirikan
kerajaan-kerajaan besar dalam sejarah bangsa tersebut yang sudah ribuan
tahun.

Apa yang tidak baik dari masa lampau tidak disebut-sebut lagi, seperti
halnya pemerintah yang dipimpin oleh Sun Yat Sen pada permulaan abad yang
lalu. Begitu pula pemerintahan partai Kuomintang yang dipimpin Chiang
Kai-shek menjelang dan selama Perang Dunia II, tidak pernah terdengar dalam
percakapan siapapun di negeri itu. Jadi masa lampau yang dianggap tidak
baik, tidak lagi disebut-sebut dan seolah-olah “dilupakan”. Itu tentu saja
sejalan dengan “sikap umum” bangsa Tionghoa: melihat dan mengambil yang baik
saja dari masa lampau dan menerima/ menjalankan yang baru tanpa melupakan
yang lama. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang sangat positif, memandang
masa depan dengan rasa optimisme dan “melupakan” masa lampau yang tidak
baik. Sikap hidup positif seperti ini sangat diperlukan oleh sebuah bangsa
yang mengalami perubahan-perubahan sangat mendasar dalam pandangan hidup
kolektifnya, seperti bangsa Tionghoa.

Sebenarnya ini juga menjadi kebutuhan kita juga, karena kita mengalami
perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Semula
berbagai suku bangsa dan beberapa jenis pemerintahan ada di kawasan
nusantara yang berbeda-beda itu. Kemudian kita memasuki era kolonialisme,
yang “mempersatukan” kita sebagai sebuah bangsa yang pada umumnya terdiri
dari 2 jenis ras, ras Melayu di bagian barat Indonesia ras Austro-Melanesia
di sebelah timur. Setelah itu pemerintahan kolonial ‘memaksakan’ sesuatu
yang sangat asing bagi kita, dengan menambahkan ‘istilah’ orang asing timur
(vremdee oosterlingen) sebagai sesuatu yang dianggap dapat “menjembatani”
secara ekonomi-administratif-kultural, antara para penjajah colonial dan
“penduduk asli” (inlanders).

Pembagian warga masyarakat dalam tiga golongan ini, memang merupakan
strategi para kolonialis di mana-mana. Seperti di India, antara para
kolonialis Inggris dengan “penduduk asli” dikembangkan “golongan tengah”
bernama British India, yang secara kasar dapat diterjemahkan dengan istilah
ningrat Inggris yang terdiri dari orang India sendiri, yang dididik menjadi
bumper antara para kolonialis dengan penduduk asli. Di Indonesia –yang pada
waktu itu dinamai Hindia Belanda-, kaum ningrat tidak dijadikan “kelompok
penengah”, karena mereka sering memimpin pemberontakan melawan para
kolonialis Belanda itu. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah
Pangeran Diponegoro, Sultan Antasari dari Kalimantan-Selatan dan Sultan
Badaruddin dari Sumatra Selatan.

Dengan demikian, menciptakan entitas bernama Indonesia itu, yang dicapai
dalam Kongres Pemuda tahun 1928- adalah sebuah pekembangan baru dalam
menciptakan kesadaran berbangsa satu, bernegara satu dan berbahasa satu.
Patut diingat bangsa kita dalam mencapai hal-hal baru itu tidak melupakan
hal-hal lama. Karena sudah tentu proses lahirnya bangsa ini berjalan sangat
lama, dan mengambil bentuk bermacam-macam. Di mulai dari cara hidup keraton,
cara hidup modern di kota-kota kita, dan cara hidup pesatren di kawasan
pedesaan kita. Para pemimpinya lahir dari berbagai kalabnagan, dari kaum
elitis; dokter, insinyur dan kaum profesi lain seperti dr. Radjiman
Wedyodiningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Soekarno dan Drs. Mochamad
Yamin. Perlahan-lahan lahirlah dari para guru agama maupun bukan, seperti
para kyai dan Jendral Sudirman, demikian seterusnya hingga lahir pemimpin
satu demi satu dalam berbagai angkatan.

Proses ini harus diteruskan, dengan menciptakan dan mendorong para pemimpin
baru dari berbagai kalangan yang semula berbeda satu sama lain. Warga negara
“keturunan” yang berasal dari golongan orang-orang Asing Timur, seperti dari
kalangan India dan Tionghoa harus diberi peluang untuk maju menjadi
pemimpin. Sama seperti halnya dengan mereka yang dianggap sebagai
orang-orang Indonesia asli. Hanya dengan cara demikian kita menuntaskan apa
yang telah lama dimulai sebagai pembauran masyarakat bangsa kita. Hal ini
tidak mudah dilakukan karena kaum minoritas akan menghadapi masalah populasi
yang relatif lebih kecil, dalam kehidupan masyarakat. Memang mudah
dikatakan, namun sulit dilakukan bukan?

Jakarta, 24 November 2003

~ by Roni on December 29, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: