Pilih Nyawa atau Devisa?

Sabtu, 27 November 2010 | 04:21 WIB

Oleh: KH. Said Aqil Siroj

Musibah yang menimpa Sumiati dan Kikim sekali lagi menampar wajah Indonesia.
Walau sudah terlambat, kita harus berseru, ”Cukup!” Ini sudah cukup.

Dari waktu ke waktu persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) selalu klasik dan
berputar-putar di wilayah yang itu-itu juga. Di satu sisi para TKI kita
sebut pahlawan devisa. Namun, anehnya, di sisi lain para pahlawan ini
diperlakukan dengan cara yang tak manusiawi. Di bandara koruptor bisa
melenggang bebas di karpet merah, sementara TKI harus ”disterilkan” melalui
terminal dan lawang khusus.

Kita sering menilai TKI dari segi ekonomi yang merendahkan martabat
kemanusiaan. Secara salah kaprah kita mengamini ungkapan negara lain
mengekspor produk, Indonesia mengekspor babu. Ungkapan ini sungguh
melecehkan sumbangsih besar para TKI. Bahwa sumbangan devisa dari TKI sangat
besar adalah fakta yang sama-sama kita ketahui.

Khazanah Nusantara

Sumbangsih lain yang sering luput adalah peran TKI sebagai duta kebudayaan.
Saya takjub menjumpai banyak TKI yang bekerja merawat anak kecil atau
orangtua dengan cara dan khazanah Nusantara. Sejumlah TKI yang Muslim bahkan
kerap menidurkan bayi dalam gendongan dengan menyenandungkan selawat dan
puji-pujian kepada Tuhan.

Hari-hari ini dengan mata telanjang kita menyaksikan TKI di Saudi
direndahkan kemanusiaannya justru di negeri tempat Nabi Muhammad lahir dan
berjuang melawan perbudakan. Sejumlah kezaliman terhadap TKI dibiarkan terus
terjadi dan malah cenderung menumpulkan kepekaan kita untuk peduli. Akal
sehat dan nurani kita terganggu.

Pada 1983 saya bertanya kepada Jenderal (Purn) Achmad Tirtosudiro, Duta
Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Waktu itu nasib TKI sudah memprihatinkan,
sementara Pemerintah Indonesia seperti pura-pura tak tahu. Misalnya saja,
saya masih tak yakin hingga sekarang apakah pemerintah peduli nasib ratusan
TKI yang tinggal di kolong jembatan di daerah Jeddah. Saya bertanya, ”Apa
yang bisa dilakukan kedutaan terhadap nasib TKI?” Pak Tirtosudiro menjawab
dengan apologetik, tetapi akurat, ”Kami tak bisa berbuat apa-apa karena ini
kebijakan dari Jakarta.”

Lengkaplah sudah ironi TKI. Sementara Pemerintah Arab Saudi memang susah
diajak berembuk, Pemerintah Indonesia sendiri tak pernah sungguh-sungguh
menjamin nasib TKI, kecuali memeras keringat mereka. Betapapun mudah saya
mengerti mengapa bisa terjadi, musibah yang menimpa TKI sama sekali tak bisa
saya maklumi. Ironi TKI tak bisa dimaklumi karena banyak hal.

Pertama, sudah sekitar dua dekade wacana nota kesepahaman Indonesia-Arab
Saudi digaungkan. Namun, hingga kini hal itu ibarat menanti pepesan kosong.
Di dalam negeri kita saksikan DPR terus menunda pengesahan RUU Perlindungan
TKI yang dianggap bukan prioritas. Sementara Pemerintah Saudi terus berdalih
penjaminan nasib TKI tak perlu nota kesepahaman. Bersamaan dengan itu,
jaringan mafia TKI juga masih leluasa beroperasi memanfaatkan ketidaktahuan
masyarakat akar rumput.

Kedua, penelantaran TKI di Saudi sekian lama adalah pengingkaran atas hak
warga. Pelanggaran hak yang bersifat pasif ini bertentangan secara mendasar
dengan kaidah tasharuff al imam ’ala al raiyyah manuthun bi al mashlahah.
Segala kebijakan pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat.
Maka, penyedotan devisa dari saku TKI oleh pemerintah sambil mengingkari hak
warga negara para TKI jelas tak bisa dibenarkan.

Ketiga, pemerintah kerap menyebut bahwa pilihan menjadi TKI adalah hak warga
negara yang menyangkut kebebasan menentukan penghidupan layak. Namun, dalam
kenyataannya, seseorang menjadi TKI sering bukan karena kemerdekaan pilihan.
Menjadi TKI justru merupakan keterpaksaan akibat impitan ekonomi di kampung
halaman. Islam menganjurkan min sa’adati islaamil mar-i an yakuuna rizquhu
fi baladihi, pencarian seorang mukmin tergelar di tanah airnya. Kini
ungkapan subur sarwa tinandur-murah sarwa tinuku (serba subur-serba murah)
hanya tinggal ungkapan yang kian jauh dari kenyataan.

Maka, lonjakan jumlah TKI tak lain merupakan akumulasi dari kegagalan agenda
menyejahterakan rakyat. Mestinya pemerintah beriktikad kuat, misalnya,
menarik dana BLBI yang dikemplang. Dana BLBI cukup membuka lapangan kerja
setidaknya bagi 10 juta jiwa.

Keempat, sebagian pihak sering menyederhanakan tragedi demi tragedi yang
menimpa TKI di Arab Saudi sekadar akibat dari perbedaan budaya.
Penyederhanaan ini batal oleh kenyataan bahwa watak banyak penduduk Saudi
justru tak berbudaya. Pengalaman 14 tahun tinggal di Arab Saudi membuat saya
bisa memastikan berbagai wujud kejahiliahan baru di negeri minyak ini.

Gemar memperbudak

Salah satu karakter yang umum di kalangan orang Saudi ialah gemar
memperbudak, tetapi tak mau diperbudak. Manusia dianggap milik yang bisa
diperlakukan manasuka. Watak ini bertahan dan mengakar berabad-abad.
Peradaban Islam di Timur Tengah tampaknya belum berhasil melanjutkan misi
kenabian Muhammad dalam menghapus perbudakan.

Sebagai Muslim tentu saya merasa malu mengapa perlakuan tak manusiawi bisa
terjadi di Arab Saudi. Hal yang jauh berbeda justru saya saksikan, misalnya,
di Taiwan, yang memperlakukan TKI lebih bermartabat. Di mata orang Taiwan,
para TKI bekerja dalam konteks profesi, sementara di Saudi TKI dianggap
sebagai budak yang dimiliki. Di Saudi jangankan mencari perlindungan ke
kedutaan, nyaris semua TKI di Saudi yang bekerja sebagai pembantu rumah
tangga tak diizinkan majikannya bisa mengakses dunia luar.

Permasalahan tak dibayarnya gaji TKI juga menjadi masalah yang kerap kali
terjadi. Padahal, Rasulullah juga telah bersabda, ”Berikan upah pekerja
sebelum kering keringatnya.” Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah. Dan
kenyataan ini semakin menjauhkan Saudi dari nilai-nilai yang telah diajarkan
atau disabdakan Rasulullah.

Kita tahu bahwa selama ini kecenderungan pemerintah menangani permasalahan
TKI sering kali reaksioner dan minimalis. Kalaupun hari ini pemerintah belum
bisa berbuat banyak, yang bisa dituntut dalam waktu dekat ini sederhana
saja: penghentian segera pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dalam hemat saya,
langkah ini paling tepat jika mempertimbangkan kompleksitas masalah yang
ada. Bagaimanapun pemerintah harus mendahulukan keselamatan satu nyawa,
bahkan jika harus dibandingkan dengan satu triliun rupiah suntikan devisa.

Said Aqil Siroj Ketua Umum Pengurus Besar NU

~ by Roni on December 20, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: