Kyai Mutamakkin dan Perubahan Strategi NU

Kyai Mutamakkin dan Perubahan Strategi NU

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Tahun lalu, penulis diminta menyampaikan makalah dalam sebuah seminar yang
diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di
Ciputat Jakarta. Seminar itu diselenggarakan untuk memperkenalkan buku
karangan Zainul Milal Bizawie tentang Kyai Ahmad Muamakkin. Dalam kesempatan
itu, penulis hanya berbicara tentang hal-hal yang mendasar, tanpa
mempersiapkan sebuah makalah tertulis. Karena harus berbicara mengenai Kyai
Ahmad Mutamakkin dari Kajen, Pati (Jawa Tengah), maka yang dipentingkannya
adalah perbedaan dasar beliau dengan para ulama lain dari massa itu.
Sebagaimana diketahui, kyai yang hidup dan berkiprah dalam paruh kedua abad
ke-18 Masehi, mengalami dua buah macam penguasa. Mereka adalah Amangkurat IV
dari Kartasura dan Pakubuwono II di Surakarta Hadiningrat.

Beliau terlibat dalam perdebatan seru ketika diadili oleh Katib Anom,
semacam menteri agamanya, Amangkurat IV. Pemeriksaan pandangan-pandangan
beliau oleh Katib Anom, yang notabene cucu Sunan Kudus, direkam dalam sebuah
tembang Kraton yang berjudul Serat Cebolek. Nama sebuah desa yang terletak
di sebuah selatan desa Kajen di atas. Serat yang menggunakan bahasa sastra
Jawa yang tinggi ini, akhirnya dijadikan pokok disertasi doctoral oleh
Subardi, pada salah sebuah Universitas terkemuka di Australia. Disertasi itu
ditulis dalam bahasa Inggris dan sudah sewajarnya ia diterjemahkan ke dalam
bahasa nasional kita. Tetapi pokok permasalahan yang penulis bahas tidak ada
dalam disertasi tersebut.

Di samping disertasi itu, ada juga sebuah kidung yang sering dibacakan dalam
peringatan kematian (haul) beliau di Kajen. Selama seminggu “orang
memperingati” kematian beliau tersebut. Puncaknya adalah pembacaan
tembang/kidung tersebut di atas, dengan lebih dari 100 ribu orang hadirin.
Namun, strategi yang diuraikan penulis di Ciputat itu, juga tidak muncul
dalam “keramaian” di atas. Orang lebih tertarik kepada cerita-cerita tentang
“keanehan” Kyai Mutamakkin, dari pada melakukan pembicaraan tentang peranan
Kyai tersebut, sebagai seorang alim yang berpengetahuan agama sangat dalam.
Dengan kata lain, orang lebih melihat ketokohan beliau, dan bukannya apa
yang menjadi peranan beliau dalam kehidupan beragama Islam di kalangan kaum
muslim tradisional di pantai utara Jawa Tengah (dan sedikit kawasan Jawa
Timur).

Yang penulis maksudkan dengan strategi yang beliau bawakan itu adalah
merumuskan arah perkembangan dalam hubungan antara para ulama dan penguasa
di Jawa waktu itu. Bupati Rifai dari Batang (kawasan sebelah barat Jawa
Tengah) juga menggunakan Serat Cebolek dari Kraton Surakarta itu, sebagai
“pendukung utama” atas kekuasaannya. Ini “dilawan” oleh para ulama setempat
sekitar satu abad setelah “pemeriksaan” atas diri Kyai Mutamakkin oleh Katib
Anom. Hal itu menunjukkan bahwa ada sebuah perkembangan sangat menarik dalam
kehidupan kaum Muslim, yang juga ditentukan oleh sikap para ulama setempat,
seperti terjadi sekarang ini. Karenanya, dalam makalahnya itu penulis
mencoba melihat persoalannya dari sudut strategi perjuangan Islam di negeri
ini.

Hal dasar itu adalah hubungan antara para ulama sebagai “pimpinan umat” di
satu pihak, dan para penguasa di pihak lain. Di masa hidup Kyai Mutamakkin,
para ahli fiqh (hukum Islam) cenderung untuk ‘membela” para penguasa, bahkan
dikala melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Populer sekali ungkapan
bahwa para raja tradisional Jawa melakukan hubungan seksual dengan istri
mereka, dan kemudian tidak melakukan mandi Junub, para bawahan merekalah
yang melakukan hal itu. Sikap ini mungkin dilakukan karena adanya
‘ketentuan’ yang disebutkan Al-Qur’an, agar kaum muslimin selalu taat kepada
Allah, utusannya dan para penguasa (Uli Al-Amri). Sikap “tutup mata” atas
pelanggaran-pelanggaran fiqh oleh para penguasa ini, terjadi dalam skala
yang besar dan meliputi masa yang panjang. Sebaliknya, para pemimpin
tarekat, para mursyid dan badal-badal mereka, menentang penguasa yang ada,
dan menyebut nama mereka secara terbuka di muka umum. Karena itu, kita kenal
dari masa itu cerita-cerita tentang ulama yang dibakar hidup-hidup atau di
kupas kulit mereka sebagai “hukuman dari para penguasa”. Penentangan
langsung para pemimpin tarekat itu yang kemudian dirubah oleh Kyai Ahmad
Mutamakkin. Ia tidak pernah menyerang penguasa manapun dengan menyebut nama
terang-terangan. Ia mengemukakan sebuah “strategi penentangan alternatif”
yaitu dengan menyebutkan bahwa penguasa yang baik selalu melaksanakan
hal-hal yang baik pula. Dengan melakukan pendekatan positif seperti itu, ia
justru ditentang oleh para ahli fiqh pada waktu itu. Mereka mempersoalkan
hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran fiqh yang dilakukan Kyai Ahmad
Mutamakkin.

Mereka mempersoalkan ijin yang diberikan Kyai kita itu kepada orang yang
melukiskan gambar ular dan gajah secara penuh di dinding masjidnya., yang
waktu itu dianggap haram. Demikian pula, ia bersedia menonton wayang kulit
dengan lakon “Bima Suci” atau “Dewa Ruci”, yang mengakibatkan ia dituduh
mengikuti faham mereka dengan menonton lakon itu. Tentu saja hal itu adalah
sesuatu yang menggelikan hati kita dewasa ini, karena memang masalahnya
adalah sesuatu yang bersifat akhlaq/moral, dan sangat sedikit menyangkut
hukum fiqh. Itulah yang menjadi tema perdebatan antara Kyai Mutamakkin dan
Katib Anom yang dianggap mewakili para ahli fiqh.

Hampir-hampir tidak ada pihak yang mempersolakan strategi dasar yang
diletakkannya bagi kepentingan umat dalam hubungan mereka dengan para
penguasa. Pertanyaan pokoknya sekarang adalah: masih relevankah strategi
dasar yang diletakkan kyai kita itu? Atau lebih jelas lagi, haruskah
Nahdlatul Ulama (NU) meneruskan strategi dasar Kyai Ahmad Mutamakkin
tersebut ataukah harus diganti dengan strategi dasar yang baru?

Dapatkah kita menempuh strategi “demokratisasi bertahap” seperti yang
dilakukan oleh para pemimpin NU sekarang? Atau NU justru harus mempelopori
proses demokratisasi yang lengkap dari sekarang? Karena itu memang adalah
“tuntutan agama”, jawaban atas pertanyaan di atas menjadi sesuatu yang
sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Ini menjadi penting,
setidak-tidaknya dalam sikap NU menghadapi rangkaian pemilu tahun 2004; dan
dalam hubungan antara NU dengan proses demokratisasi yang sedang
berlangsung.

Mengapakah harus NU yang dihadapkan kepada pertanyaan di atas? Karena memang
NU dengan para warganya justru dihadapkan kepada tantangan klasik: setelah
“lumpuhnya” gerakan-gerakan lain di negeri kita. Untuk memberikan respon
yang positif saat ini, ternyata hanya tinggal para warga NU yang tersebar di
berbagai gerakan yang diharapkan dapat menjawab tantangan keadaan yang
dihadapi bangsa kita. Karenanya, jawaban pihak NU sangat dinanti-nanti pada
saat ini karena merupakan “langkah kunci” bagi upaya merespon sikap
menyepelekan dan merendahkan demokrasi. Proses yang mudah dikatakan, namun
sulit dilakukan, bukan?

Kamis, 07 Oktober 2004 00:00

~ by Roni on July 5, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: