Kerja Besar Kita Ke Depan

Kerja Besar Kita Ke Depan

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

KITA dibuat tertegun dengan kenyataan bahwa dalam proses pembangunannya
bangsa ini didominasi orang kaya/elite. Tidak punya uang, maka harus
“mengalah” dari mereka yang lebih beruntung. Pendidikan dan sebagainya hanya
menganakemaskan mereka yang kaya.

Dikotomi kaya-miskin ini berlaku di hampir semua bidang kehidupan. Nah, bagi
mereka yang merasa tertinggal, mengakibatkan munculnya rasa marah dan
dendam. Pemerintah turut bersalah dalam hal ini, karena mengambil pihak yang
salah untuk dijadikan panutan.

Untuk menutupi hal itu, lalu mereka mengambil sikap yang juga salah, yaitu
membiarkan salah pengertian satu sama lain antarkelompok melalui politik
yang berat sebelah. Contohnya, dibiarkan saja suara berdengung dari garis
keras yang meminta pembubaran kelompok minoritas, tanpa memberikan pembelaan
kepada mereka.

Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang toleran dan penuh sikap tenggang
rasa. Namun, kini penilaian tersebut tidak dapat diamini begitu saja, karena
semakin besarnya keragu-raguan dalam hal ini. Kenyataan yang ada
menunjukkan, hak-hak kaum minoritas tidak dipertahankan pemerintah, bahkan
hingga terjadi proses salah paham yang sangat jauh.

Kaum minoritas agama pun meragukan iktikad baik pemerintah dalam melindungi
hak-hak mereka. Memang, terucap janji pemerintah untuk melindungi hak-hak
minoritas. Namun, tentunya pemulihan perlindungan itu tidak berupa sikap
berdiam diri saja terhadap gangguan yang muncul di mana-mana dalam dasawarsa
tahun ini.

Ketika Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) diserang kanan-kiri, termasuk oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak ada pihak mana pun yang memperjuangkan
hak mereka yang dilindungi UUD 1945. Baru setelah berbulan-bulan lamanya hal
itu dikoreksi, dengan pengambilan sikap yang benar terhadap GAI.

Kalau dulu kita pernah disibukkan dengan hubungan antara ajaran Islam dan
semangat keagamaan yang sempit, sehingga lahirlah pertentangan kultural
antara keduanya, maka sekarang ini justru terjadi suatu hal yang tidak kita
duga sama sekali; pertentangan antara ajaran Islam dan modernisasi. Saat
ini, kita tersentak oleh “penegasan” MUI bahwa Islam perlu dibela terhadap
kesalahan-kesalahan anggapan atasnya.

Karena itu, ada usulan agar karya seni seperti film Perempuan Berkalung
Sorban dilarang.Penulis sendiri sebagai orang pondok pesantren tidak melihat
pembelaan seperti itu diperlukan. Mana batas yang wajar dari yang tidak,
itulah yang harus kita cari. Dinasti Sriwijaya memerintahkan penyerangan
atas Jawa Tengah, melalui pelabuhan Pekalongan.

Hasilnya adalah munculnya Borobudur sebagai manifestasi agama Buddha yang
dianut sebagian besar penduduk Sriwijaya. Namun, mereka juga menyaksikan
munculnya cara baru beragama di Jawa,yaitu kaum Hindu-Buddha.Dia bertahan
terus hingga abad ke-15 Masehi, terutama dengan memunculkan Kerajaan
Majapahit. Tentu saja,pemunculannya didahului semakin mantapnya peradaban
Hindu sebelum itu.

Sementara peradaban itu sendiri didahului peradaban lokal, seperti yang
dibawakan Raja Prabu Saka di Medang Kamulan (di Malang Selatan). Jelaslah
dari uraian di atas, bahwa perkembangan budaya yang terjadi di negeri kita
sangat terpengaruh oleh dialog-dialog antaragama dan budaya, yang masih
terus berjalan hingga saat ini.

Nah, kesediaan kita berdialog tentang hal itu juga sangat diperlukan,minimal
untuk memetakan masa lampau kita sendiri dan untuk mengetahui banyaknya
warisan budaya yang kita terima. Penguasaan atas warisan budaya itu sangat
berharga,bukan? (*)

Selasa, 14 April 2009

~ by Roni on June 21, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: