Apa Sebabnya Engkau Gila?

Apa Sebabnya Engkau Gila?

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Senin, 14 Juni 2004

Judul di atas adalah pertanda dari sesuatu yang ditanyakan ribuan orang
kepada penulis. Itu adalah terjemahan seenaknya dari judul sebuah novel
tulisan Budd Schulberg dengan judul “What Makes Sammy Run?”, yang terbit
tahun 1941. Dalam novel itu, sang novelis menceritakan apa yang mendorong
Sammy melakukan sebuah tindakan yang menjadi identitasnya. Nah, pertanyaan
serupa ditanyakan kepada penulis yang memutuskan untuk tidak memberikan
suara dalam pemilu Presiden tanggal 5 Juli 2004. Kalau tidak ada yang
mencapai kemenangan dengan suara mutlak (lebih dari lima puluh persen), maka
dua orang calon yang tertinggi akan mengikuti putaran kedua untuk menjadi
Presiden. Dengan tidak memberikan suara, alias golput, penulis mengajukan
protes atas tindakan sewenang-wenang dan melanggar undang-undang oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang melarang penulis menjadi calon Presiden.

Undang-Undang yang dilanggar KPU itu adalah UU No. 23 tahun 1992 dan UU No.
4 tahun 1997, yang jelas-jelas menentukan bahwa orang yang cacat tidak
kehilangan hak diplih dan memilih dalam sebuah pemilu di negeri ini. Untuk
mengajukan protes atas keputusan sewenang-wenang dari KPU itu, yang juga
dilakukan dengan sangat arogan, penulis memutuskan untuk melakukan tindakan
“golput-ria” dalam pemilu tersebut, sebagai tanda protes yang dilakukan
seorang warga negara. Karena golput adalah hak seoarng warga negara, seperti
halnya memberikan suara dan ikut serta dalam pemilu, maka ia tidak dapat
dilarang oleh siapapun. Ini merupakan hak prerogatif penulis yang tidak
dapat dicegah oleh siapapun.

Kalau pihak Polri ataupun pihak-pihak lain mencoba menggagalkan pengunaan
hak tersebut, mereka harus leih dulu melakukan penafsiran atas tindakan
sewenang-wenang dan arogan dari KPU itu. Dalam hal ini, telah ditentukan
oleh sebuah undang-undang bahwa yang berhak melakukan penafsiran atas sebuah
peraturan sebagai produk hukum di negeri kita, hanyalah Mahkamah Agung (MA).
Punyakah MA keberanian moral untuk melakukan penafsiran pada saat ini,
sedangkan ia membiarkan saja pelanggaran oleh KPU atas Undang-Undang yang
disebutkan di atas? Ketakutan MA akan pelanggaran atas Undang-Undang dan
Undang-Undang Dasar kita, sudah terlihat ketika badan tersebut tidak
memberikan jawaban atas surat penulis yang meminta fatwa tentang pertemuan
di rumah Megawati Soekarnoputri (Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta) pada
tanggal 21 Juli 2001, yang mengalihkan sebuah proses hukum melalui Pansus
Bulog I dan Pansus Brunnei, menjadi sebuah proses politik melalui Sidang
Istimewa MPR-RI, yang dalam pandangan penulis melanggar UUD.

Benar tidaknya anggapan penulis tersebut, ditanyakan melalui sebuah surat di
MA, yang sampai saat ini (lebih dari 3 tahun lamanya) tanpa ada jawaban dari
MA sendiri. Bukankah ini menandakan, bahwa lembaga negara terhormat itu
melalaikan kewajibannya? Memang ini tidak mengherankan, karena sistem
peradilan kita memang sudah menjadi mafia tersediri. Inilah yang sebenarnya
harus diprotes oleh seluruh bangsa kita namun tidak kunjung dilakukan,
karena begitu banyak sebab. Bahkan, pemukulan dan penganiayaan orang yang
ditahan pihak Polri sekalipun, tidak pernah ada yang menyanggah. Demikian
besar kekuasaan orang yang memerintah di negeri ini sehingga masyarakat luas
lumpuh dibuatnya.

Kepada penulis ditanyakan mengapakah tidak mau “berjuang dari dalam” untuk
memperbaiki pemerintahan kita. Penulis melihat, jalan terbaik untuk
melakukan proses yang berarti, adalah melalui tindakan Golput di atas.
Bagaimanakah halnya dengan keseluruhan sistem pemilu kita yang ada?
Jawabanya mudah saja, dengan menunjukkan kepada masyarakat (dengan
sendirinya juga dunia Internasional) bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu
yang curang, ceroboh, manipulatif dan berbiaya sangat tinggi, adalah sesuatu
yang tidak di dengar atau diikuti oleh para pemilih kita dalam pemilu kali
ini. Tujuan akhir suara protes itu adalah perbaikan keadaan dan pelaksanaan
pemilu itu sendiri di masa-masa yang akan datang dengan tujuan antara
membubarkan KPU yang ada sekarang serta menggantikannya dengan KPU lain yang
lebih bersih.

Protes seperti ini baru dilakukan sekarang, karena penulis melihat bahwa
langkah membiarkan KPU menentukan keputusan-keputusan sendiri, akan
mematikan proses demokratisasi yang baru mulai berjalan di negeri ini.
Pernyataan calon Wakil Presiden Agum Gumelar baru-baru ini, bahwa ia merasa
bangga atas langkah-langkah yang diambilnya bersama Kapolri Bimantoro dan
Panglima TNI Widodo AS, untuk mencegah sebuah dekrit yang diajukan oleh
penulis sebagai Presiden RI (yang di dasarkan pada pelanggaran konstitusi
yang disebutkan di atas) merupakan kebodohan pandangan picik mereka tentang
keadaan. Sayang sekali tokoh seperti itu sekarang menjadi calon wakil
Presiden RI untuk pemilu yang akan datang. Justru untuk menghindarkan
hal-hal seperti itulah penulis mengajukan protesnya di atas, yang dilakukan
tanpa ajakan kepada siapapun.

Penulis sudah terbiasa dengan hidup di luar sistem politik kita, karena
selama hampir 30 tahun di masa Orde Baru penulis lakukan hal itu, dengan
segala konsekuensi yang diakibatkannya. Jika sekarang, penulis lakukan hal
itu sekali lagi untuk menunjukkan bahwa masih ada yang melakukan protes di
negeri ini, melawan kezaliman pihak pemerintan -yang diwakili oleh KPU dan
sistem politik sekarang, tidak usah diherankan mengapa penulis mengambil
sikap dan tindakan melakukan Golput tersebut. Walaupun akibat dari “suara
protes” penulis itu memang dapat melumpuhkan seluruh sistem politik yang
ada. Tetapi, bukankah itu yang memang menjadi sasaran kita bersama:
penggantian sistem politik yang digunakan oleh bangsa ini. Bukankah
reformasi yang dimulai dimulai para mahasiswa Universitas Trisakti ditahun
1998 bertujuan menerapkan sistem penggantinya, yaitu sebuah reformasi yang
sebenarnya, ternyata “dicuri” orang.

Pandangan sangat pendek (myopia) yang dimiliki segelintir orang saja,
haruslah dibenahi dengan mengusahakan berlangsungnya reformasi yang
sebenarnya. Itu berarti berdirinya reformasi yang sebenarnya, dan
ditinggalkannya reformasi yang telah “dicuri” orang. Apakah akibat dari
tindakan yang diambil penulis itu? Jawabnya sederhana saja, yaitu meminjam
bahasa sebuah iklan dalam media massa bukanya “survey membuktikan” tapi
ternyata “sejarah membuktikan.”

Jika memang masyarakat tetap tidak berani mengajukan protes dalam bentuk
apapun, atas tindakan tidak terpuji dari KPU tersebut, resikonya harus
penulis tanggung sendiri. Tetapi, jika protes penulis itu disambut
protes-protes oleh orang lain, maka berarti kita akan segera menyaksikan
sebuah proses penerapan sistem politk baru oleh bangsa kita sendiri di
negeri ini.

Hal harus dilakukan antara lain, membentuk sebuah sistem politik baru dengan
dua hal utama yang menjadi persyarakatan pokok bagi sebuah demokrasi. Yaitu
menegakkan kedaulatan hukum dan memberikan perlakuan sama kepada semua orang
warga negara dihadapan undang-undang dan sebagainya. Memang terdengar mudah
dikatakan namun sangat sulit dilaksanakan, bukan?

Jakarta, 8 Juni 2004

~ by Roni on May 11, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: