Mau Dirawat Di Mana?

Mau Dirawat Di Mana?

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika jatuh sakit baru-baru ini, penulis dibawa oleh Tim Dokter
Kepresidenan ke Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)
di jalan Kwini, Jakarta-Pusat. Beberapa hari sebelumnya tokoh nasional DR.
Roeslan Abdulgani wafat di tempat itu. Begitu juga Jenderal Besar Nasution
pernah dirawat juga di sana, kemudian Jenderal TNI Benny Moerdani. Selama
berhari-hari penulis dirawat di tempat itu, pada hari ke empat seorang teman
datang menjenguk dan bertanya kepada penulis; kenapa mau dirawat di sini
(RSPAD)? Penulis balik bertanya: memang apa salahnya? Sepanjang yang penulis
alami, peralatan di RSPAD baik dan kondisi rumah sakitnya juga baik.
Walhasil, penulis tidak melihat kesalahan dirawat di tempat itu. Itulah
argumentasi yang disampaikan penulis.

Di sini kenyataan berhadapan dengan reputasi, yaitu reputasi kaum militer di
negeri kita. Kaum militer adalah bentukan bangsa kita dalam mendirikan
negara. Pernah ia dicintai oleh oleh seluruh bangsa karena peranannya dalam
mempertahankan kemerdekaan. Tentara Rakyat Indonesia (TRI), menyusul setelah
berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR) membuat tentara kita dicintai oleh
seluruh bangsa. Namun ketika menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai
ada yang menyalahgunakan profesi ketentaraan kita. Apalagi ketika pecah
pemberontakan yang diorganisir oleh orang-orang komunis tahun 1948 di Madiun
dan sekitarnya, lalu pecah pemberontakan DI/TII di tahun 1949. Akibatnya
adalah pembunuhan besar-besaran atas sebagian orang-orang tidak bersalah.
Sampai hari ini pendapat resmi itu belum pernah dicabut.

Setelah itu, terjadi beberapa pemberontakan senjata di berbagai daerah.
Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan
Selatan, Dr. Soumokil dengan Republik Maluku Selatan dan pemberontakan Aceh
yang dipimpin Daud Beureuh. Setelah deretan pemberontakan di atas, yang baru
selesai ‘ditangani’ oleh TNI kita akhir-akhir tahun lima puluhan, terjadi
‘pemberontakan komunis’ besar-besaran di tahun 1965-1966, hal ini disusul
oleh pemerintahan militer, yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan Orde
Baru. Karena saling susul menyusul, mau tidak mau seluruh bangsa akhirnya
memandang pemerintahan militer memang berdiri di negeri ini selama lebih
dari separuh umur republik ini.

Akhirnya, warga bangsa yang tidak berpikir jauh menganggap ‘kebiasaan’ yang
dilakukan oleh kaum militer dalam pemerintahan kita sebagai memang
‘kebiasaan militer’. Hal itu tidak begitu dirasakan orang , lain halnya
dengan mereka yang merasa bahwa manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak
dapat ditawar-tawar lagi apapun alasannya. Tindakanyang diambil tapi
merugikan hak-hak tersebut, dianggap sebagai pelanggaran. Akhirnya, mereka
melihat hak asasi manusia adalah hak satu-satunya yang harus dipertahankan
dan tidak terganggu oleh siapapun. Dalam hal ini, pandangan tersebut sejalan
dengan anggapan sementara organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di
negeri-negeri Barat. Setiap pelanggaran akan ditentang oleh kaum pejuang
HAM. Maka tidak terhindarkanlah pertentangan antara mereka dan kaum militer.

Demikianlah situasi yang berkembang di negeri kita saat ini. Dari contoh
tentang RSPAD seperti digambarkan di atas, jelaslah bahwa terjadi
pertentangan dua arah berlainan yang benar-benar merugikan kita sebagai
bangsa. Di satu pihak, kaum militer dan yang tunduk kepada mereka,
menganggap ada orang yang ‘rewel’ dan berjuang untuk kepentingan yang
sempit, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan bangsa. Mereka itu
adalah kaum pejuang HAM, sering disebut kaum ‘negara sipil’ (civil state).
Mereka dianggap membela kepentingan individu dengan melupakan ‘kepentingan
umum’. Di sisi lain, terdapat kaum militer dan para pengikut mereka, yang
menganggap hak-hak masyarakat jauh lebih berharga dari hak-hak sipil itu.
Persoalannya adalah, kedua pandangan tersebut memaksakan kehendaknya pada
masyarakat, dan terlibat dalam pertentangan tersembunyi yang sangat
merugikan bagi perkembangan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Sudah tentu pertentangan seperti itu harus diakhiri, kalau kita tidak ingin
ia meracuni seluruh hubungan antara anak-anak bangsa. Kita harus mampu
membedakan mana tentara yang berjiwa militeristik, yang tidak bersedia
menerima kritikan sama sekali. Tapi kita juga melihat adanya Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang mengganggap diri sendiri saja yang benar, dan selalu
menunjuk kepada “bahaya militer” di mana-mana. Mereka lalu tidak melihat
bahwa di kalangan militer pun ada yang berwatak demokratis. Nah, kematangan
jiwa yang harus dimiliki tergantung pada adanya pihak ketiga yang tidak
bersedia menerima “kebenaran” dari satu sisi saja. Sikap menganggap kaum
militer selalu besalah secara institusional/kelembagaan, adalah sikap yang
‘mau benarnya’ sendiri saja. Pemahaman secara benar dari keadaan kita adalah
penyelesaian terbaik.

Dalam novel “From Here to Eternity” disajikan gejolak jiwa seorang Sersan
Angkatan Darat AS, menjelang serangan mendadak Jepang atas Pearl Harbor di
Hawaii pada tanggal 7 Desember 1942. Dalam novel itu dilukiskan kegundahan
hati sang Sersan yang harus hidup dalam susunan masyarakat militer di
pangkalan militer itu, terjepit antara anak buah dan atasan, juga antara
pihak militer dan pihak sipil. Kemudian di filmkan dengan cermat dan
brilliant tentang kejemuan hidup dari itu ke itu saja dalam sebuah kamp
militer, dengan permainan kawakan Burt Lancaster dan Deborah Kerr. Dari situ
kita dapat melihat bahwa di balik ketenangan dan kepastian cara hidup
militer, terasa ada sesuatu yang kosong. Hal inilah yang sebenarnya
merupakan masalah. Bagaimana kejenuhan hidup tidak sampai mengganggu
ketenangan yang ada.

Masalah inilah yang sebenarnya merupakan masalah utama dalam kehidupan
seorang prajurit yang serba rutin. Ini pulalah yang menjadi persoalan pokok
bagi mereka yang mengatur kehidupan para serdadu kita. Setelah begitu lama
prajurit dan perwira kita dibiarkan “bermain-main” dalam kehidupan
masyarakat. Apalagi masyarakatnya justru sering minta bantuan campur tangan
dari pihak militer. Hal yang seharusnya dicegah ini, ternyata berjalan
sangat meluas, sehingga untuk kembali kepada kehidupan umum yang membuat
kaum militer hanya bergerak dalam kerangka tertentu bukanlah kerja yang
mudah. Kesemuanya itu memerlukan kesabaran untuk mengendalikannya dengan
tenang dan teratur, tanpa gejolak apapun.

Penulis bukanlah seorang militer, tetapi seumur hidupnya ia menyaksikan para
paman dan saudara sepupu (serta ipar) dari kalangan militer, tetapi ia juga
bergaul dengan mereka yang benar-benar menghormati pemerintahan sipil. Ipar
penulis sendiri seorang bekas tentara, sudah lama berhasil menjadikan
dirinya sendiri sebagai seorang sipil. Penulis menyaksikan sendiri mereka
yang memandang rendah kaum sipil, tapi yang jelas ia menyaksikan sendiri
kemelut psikologis/kejiwaan dari mereka yang ingin kembali ke jalan normal,
yaitu menjadi tentara yang taat kepada acuan politik serba demokratis. Jadi
penulis tidak melihat alasan untuk kita takut kepada lembaga bernama kaum
militer, tetapi juga tidak bersikap terus menerus curiga kepada sikap
mereka. Ini adalah sikap melestarikan dan membuang, yang biasa dilakukan
orang, dalam sejarah manusia, bukan?

RSPAD, Jakarta 14 Juli 2005

~ by Roni on April 20, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: