KH. Hasyim dan NU

KH. Hasyim dan NU

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

YANG dimaksud judul di atas adalah KH M. Hasyim Asy’ari dari Pondok
Pesantren Salafiyah Tebu Ireng, Jombang. Masih diperdebatkan benarkah dia
pendiri Nahdlatul Ulama (NU) atau bukan? Ada yang menyatakan KH A. Wahab
Hasbullah dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, adalah
pendiri sebenarnya NU, organisasi Islam terbesar di dunia saat ini.

Menurut Penulis, versi yang benar adalah dari sudut pemikiran, NU dilahirkan
oleh KH M. Hasyim Asy’ari, tapi KH Wahab Hasbullah melaksanakan
gagasan/pemikiran itu dalam praktek karena hubungan Kiai dan Santri antara
mereka berdua (yang juga bersaudara sepupu) selalu sangat kompak dan
terpadu. KH Hasyim adalah penggagas berdirinya NU karena dia adalah Kiai
yang selalu berpikir kemasyarakatan dan berwawasan keagamaan. Selanjutnya
pelaksanaan gagasan/pemikiran Kiai kita itu diserahkan sepenuhnya kepada
sang santri dari Tambakberas tersebut untuk dilaksanakan.

Bahwa KH Hasyim adalah orang yang pandai memisahkan antara kepentingan
bangsa dan kepentingan NU, yang tidak selalu sama dalam berbagai hal, akan
terbukti dari keterangan selanjutnya di alinea/bagian lain dari tulisan ini.
Untuk menjaga urut-urutan penjelasan hubungan antara NU dan tokoh tersebut
akan diuraikan sedikit di sini, antara lain seperti diuraikan Einar Sitompul
(dulu Sekjen HKPB/Huria Kristen Batak Protestan, sekarang Kepala Badan
Litbang Persekutuan Gereja-gereja Indonesia). Dalam tesis MA-nya, Einar
menulis, pada tahun 1935 NU mengadakan Muktamar di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan (waktu itu bernama Borneo). Sebuah pertanyaan dihadapi oleh forum
tersebut: wajibkah bagi kaum muslimin mempertahankan kawasan Hindia Belanda
(demikian waktu itu kita disebut), yang diperintah dan dikuasai oleh
orang-orang non-muslim yaitu para Kolonialis Belanda?

Muktamar menjawab hal itu wajib dilakukan karena dua alasan. Pertama, karena
menurut Bughyah Al-Mutarsyidin, sebuah teks lama yang dijadikan rujukan
dalam forum-forum NU, daerah mantan kerajaan-kerajaan Islam harus
dipertahankan kawasannya, karena penduduknya tentu akan melaksanakan
ajaran-ajaran Islam. Sudah tentu hal itu harus dilestarikan. Kalau perlu
dengan mempertahankan kawasannya. Kedua, menurut forum itu sendiri, dalam
melaksanakan ajaran-ajaran Islam tidak diperlukan adanya sebuah negara dan
dengan demikian tidak wajib adanya sebuah negara Islam. Karena keputusan
seperti itu, maka NU dengan mudah di kemudian hari menerima Negara Pancasila
berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini tentu saja sejalan
dengan “kemauan” para pendiri negara kita, yang menyatakan perlunya ada
penerimaan perbedaan pendangan dan pemikiran di antara berbagai golongan di
negeri kita.

Karena itulah, dengan mudah para pemimpin NU menerima Negara Pancasila dalam
sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun
1945. Ketika Max Maramis dari PPKI pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945
menyatakan kepada Laksamana Maeda dari pemerintah pendudukan Jepang, bahwa
kaum non-muslim tidak dapat menerima Piagam Jakarta, karena mereka menjadi
warga negara kelas dua jika hal itu tetap ada dalam Undang-Undang Dasar,
maka keesokan harinya KH. A. Wahid Hasyim dan para wakil lainnya dari
berbagai gerakan Islam memutuskan dalam pertemuan yang dipimpin Moch. Hatta
tanggal 18 Agustus 1945 untuk menghilangkan Piagam tersebut dari UUD 1945.
Hal itu dilakukan dengan mudah oleh NU karena adanya keputusan Muktamar di
Banjarmasin sepuluh tahun sebelumnya. Dalam hal ini, dapat dilihat
kejernihan pemikiran Kiai Hasyim, yang waktu itu menjabat sebagai Rais Akbar
NU, yang berarti orang nomor satu di organisasi tersebut?

Sebelumnya, dalam tahun 1943, dia melakukan sebuah tindakan, yang membedakan
antara kepentingan bangsa dari kepentingan NU. Ketika ditanya siapakah yang
seharusnya menjadi wakil bangsa Indonesia dalam perundingan kemerdekaan dari
pihak Jepang, dia menjawab, Soekarno yang patut menjadi tokoh tersebut.
Dengan ini, dia membedakan antara kepentingan bangsa dari kepentingan NU,
sebagai sebuah golongan. Hal ini juga bisa dilihat dalam seruan Resolusi
Jihad, yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar NU (waktu itu berkedudukan di
Surabaya) pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan itu menyatakan, tindakan
mempertahankan Republik Indonesia–yang nota bene bukan negara Islam–
adalah tindakan jihad dari sudut pandangan dan hukum Islam (Fi’qh). Di sini
jelas pengaruh pemikiran KH Hayim dalam NU tampak sangat kuat sekaligus
membuktikan keunggulannya. Sedangkan KH A. Wahab Hasbullah adalah
pelaksananya.

Tentu saja kita tidak boleh melupakan sebuah hal lain, yaitu apa yang
penulis alami segera setelah menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU di tahun
1984. Dalam tahun 1985 penulis diberitahu atase militer Kedubes Australia di
Jakarta, secara tidak langsung, bahwa NU adalah organisasi “aneh” (Psychic),
karena dalam statuta dia dilahirkan untuk 29 tahun. Ini tentu pertama kali
terjadi dalam sejarah. Yang biasanya terjadi adalah sebuah organisasi
berumur kelipatan 25 tahun atau 30 tahun (kalau hal itu dipaksakan). Namun,
penambahan angka 29 pada tahun kelahiran NU, 1926, hal itu merupakan angka
1955, tahun ketika NU menjadi pemenang ketiga dalam pemilu (berarti lebih
besar dari Partai Komunis Indonesia /PKI). Hal ini terjadi lagi 29 tahun
kemudian, ketika NU mengubah asasnya dari asas Islam menjadi asas Pancasila.

Lalu Atase Militer berpangkat Kolonel itu bertanya, bagaimana nanti dalam
tahun 2013, yaitu 29 tahun kemudian? Baru-baru ini, penulis mencanangkan
salah satu di antara sasaran yang harus dicapai Indonesia adalah
meningkatnya pendapatan perorang perkapita tiap tahun sebesar 10.000 dollar
AS, yang menurut sejumlah ahli ekonomi akan tercapai dalam waktu delapan
tahun lagi, yang akan terjadi dalam paruh pertama tahun 2013. Hal ini
berarti NU telah mempelopori bangsa dan Negara kita memasuki Era “Negara
Maju” (Advance Country’s). Hal itu dapat tercapai karena Indonesia adalah
negeri yang kaya raya dengan sumber-sumber alam (hasil hutan, hasil-hasil
tambang dan kekayaan laut). Untuk itu harus ditata dengan baik, termasuk di
bidang pertanian (dengan swasembada beras secukupnya), menanami areal
selebihnya dengan tanaman agribis untuk dijual di pasaran dunia (tanpa harus
bersaing dalam perdagangan beras dengan Thailand dan Vietnam yang sangat
murah).

Salah satu pemikiran KH Hasyim yang dituangkan bagi NU juga bisa dilihat
dari perbedaan tajam antara kepentingan bangsa dan golongan (sudah tentu
dengan mengutamakan kepentingan pertama atas kepentingan kedua). Hal itu
sekarang sangat dibutuhkan oleh sistem politik kita yang melaksanakan
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar, di mana menurut kepentingan bangsa
kita saat ini, NU (juga Muhammadiyah dan MUI) tidak selayaknya memainkan
peranan politik praktis, melainkan hanya berperan dalam tindakan-tindakan
politik inspirasional, seperti menegakkan demokrasi, menjaga kedaulatan
hukum, menjamin kebebasan pers dan mempertahankan negeri yang bebas dan
sejahtera. Tentu saja, ini mengharuskan NU lebih banyak berperan di bidang
pendidikan, kebudayaan dan ekonomi secara langsung, serta berarti
ditinggalkanya bidang politik praktis oleh NU.

Inilah sasaran utama dari Muktamar NU ke-31 beberapa bari lagi. Karena itu,
sebagimana dijelaskannya melalui televisi (SCTV) maupun media massa lain,
penulis menyatakan akan memimpin dalam forum tersebut upaya untuk
“memperjuangkan” NU tidak berpolitik praktis. Sudah tentu ini berlawanan
dengan upaya Drs Hasyim Muzadi, yang berusaha memperjuangkan kembalinya
politik praktis melalui PBNU yang diinginkannya. Dalam hal ini, penulis
berpegang kepada pemikiran-pemikiran KH Hayim untuk tidak perpolitik
praktis. Memang NU pernah menjadi parpol melalui Muktamar Palembang tahun
1952 karena keputusan menjadi parpol waktu itu diambil sewaktu Ketua Umum
Masyumi, M. Natsir, mengakui hak suara perorangan anggota DPP parpol itu,
dengan demikian NU yang hanya memiliki suara sebagai anggota institusional,
selalu kalah dalam setiap pemungutan suara intern partai.

Baru 32 tahun kemudian NU keluar dari politik praktis, dan dalam Muktamar
Asembagus menyatakan pemberlakuan Khittah 1926. Sudah tentu sikap penulis
ini mengharuskan dirinya pandai memisahkan politik praktis dari PKB (Karena
ia adalah Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB) dari kepentingan politik NU
sendiri. Di sinilah terasa kebutuhan untuk memelihara kejernihan pemikiran
KH Hasyim tentang NU sebagai bagian yang wajar dari proses melestarikan
tindakan sejarah sebuah bangsa.

Jakarta, 20 November 2004

Penulis adalah Mustasyar PBNU

~ by Roni on April 8, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: