Warga NU adalah Warga NU Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Warga NU adalah Warga NU

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Akhir-akhir ini sering terdengar pertanyaan, benarkah si Fulan warga NU
(Nahdhatul Ulama)? Karena orang yang bersangkutan tidak pernah menjadi
pengurus NU, maka dipandang tidak layak untuk mencalonkannya sebagai warga
NU bagi jabatan Walikota/Bupati/Gubernur atau Wakilnya oleh PKB (Partai
Kebangkitan Bangsa). Pertanyaan ini adalah sesuatu yang serius, yang
memerlukan jawaban jelas, agar tidak membuat keresahan di kalangan warga NU
sendiri. Pertanyaan ini dapat dirumuskan dengan cara lain: haruskah orang
memiliki tanda keanggotaan NU untuk dianggap sebagai warga NU? Kalau
demikian halnya, bukankah Pak Idham Chalid sebagai Ketua PBNU pernah
mencalonkan Tan Ho Kim alias Haji Hasan sebagai Menteri Keuangan di masa
pemerintahan Bung Karno.

Ini juga berhubungan dengan anggapan yang selama ini berkembang di kalangan
NU sendiri, bahwa hanya mereka yang menjadi pengurus NU-lah yang diutamakan,
termasuk untuk jabatan-jabatan pemerintahan, seolah-olah hanya merekalah
yang “berhak” mewakili NU ke luar. Jika benar demikian, bagaimana dengan
julukan “penyair NU” bagi Zawawi Imron”, dari Sumenep, yang seumur hidup
tidak pernah menjadi pengurus NU mana pun? Kuat mana antara “penerimaan
masyarakat NU” dibandingkan dengan anggapan di atas? Jika diikuti pandangan
serba formalistik di atas, maka NU akan segera sangat mengecil dan tidak
punya arti apa-apa dalam kehidupan bangsa. Karenanya pendapat seperti itu
tidak dapat dibenarkan selamanya. Pendapat itu tidak dapat tidak harus
diubah, karena ia mulai “menjangkiti” NU sendiri sebagai gerakan Islam.
Sebagaimana kita ketahui kaum muslim ada yang menjadi anggota gerakan Islam,
termasuk mereka yang memperoleh Kartu Tanda Anggota NU (KATANU). Jadi
pemilikan Kartu Tanda Anggota digunakan sebagai ukuran keanggotaan dalam NU.
Formalisasi seperti ini menafikan kenyataan sebelumnya, bahwa kaum muslimin
yang tidak menjadi anggota gerakan Islam apa pun disebabkan mereka sebagai
anggota Koprs Pegawai RI (Korpri) atau berada di lingkungan TNI.

Kedua lembaga itu tidak memperkenankan anggota masing-masing untuk menjadi
pengurus organisasi apa pun, kecuali organisasi-organisasi nasional seperti
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Pramuka. Dengan kata lain,
yang diperkenankan hanyalah menjadi pengurus berbagai perkumpulan yang tidak
berdasarkan ideologi.

*****

Penulis sendiri adalah Ketua Umum PBNU untuk 16 tahun (1984-2000), dan baru
digantikan dalam Muktamar Lirboyo. Memang Penulis memiliki KATA NU, tetapi
tidak menggangap diri sendiri saja yang menjadi anggota organisasi tersebut.
Penulis menyadari, banyak orang yang tidak akan menjadi pengurus NU, karena
adanya ketentuan di lingkungan Korpri dan TNI tersebut. Sedangkan para
pengurus NU biasanya terlalu malas (termasuk Penulis sendiri) untuk
menyediakan KATANU bagi orang-orang tersebut. Dengan demikian, mereka lalu
menjadi orang-orang NU, yang tidak memiliki KATANU. Apakah lalu mereka tidak
dianggap sebagai orang NU? Ini menimbulkan keheranan, karena sehari-harinya
mereka menjalankan apa yang dinamakan “Budaya NU”. Penulis sendiri sering
dianggap mewakili NU dalam berbagai kegiatan bersama dengan orang-orang non
-Muslim, biasanya disebut mewakili “golongan Islam Tradisional” -nama lain
untuk NU. Tentu saja penulis akan hanya dapat bekerja di lingkungan itu,
kalau bersama-sama dengan “warga NU” yang tidak memiliki KATANU tersebut.
Herankah jika lalu Penulis menggangap mereka sebagai warga NU? Tentu tidak
mengherankan. Dan kalau kemudian Penulis tidak mendapatkan orang yang
memenuhi persyaratan sebagai pejabat eksekutif untuk dicalonkan menjadi
Kepala Daerah, herankah jika lalu Penulis mengarahkan pendangannya pada
kelompok anggota yang pernah menjadi eksekutif sebagai Calon Kepala Daerah
(Cakada). Dengan demikian, Penulis berharap dapat memenuhi dua kebutuhan
pokok NU dewasa ini: Cakada yang pernah bekerja di lingkungan eksekutif, dan
membuat NU sebagai”milik nasional”. Herankah jika lalu terasa adanya
kebutuhan untuk menerima warga NU yang tidak memiliki KATANU sebagai Cakada
dari PKB di berbagai tingkatan.

Memang, keberadaan NU sebagai sesuatu yang nasional menghendaki
“pengorbanan” dari kawan-kawan pengurus NU, yang merasa diri mereka dapat
menjadi pejabat pemerintah atas nama NU melalui PKB. Namun jika hal itu
dilakukan begitu saja, maka banyak tokoh-tokoh Cakada dari pengurus formal
NU dan PKB yang akan menjerumuskan organisasi tercinta ke dalam hal-hal yang
tidak diinginkan hanya semata-mata karena kurangnya pengalaman dan hal ini
telah terjadi. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki kepemimpinan harus
memperhatikan sebuah hal yang sangat menentukan yaitu masa depan parpol yang
dipimpinnya itu. Karena itu keputusan yang diambil pemimpin parpol itu
menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan.

Muncul banyak pertanyaan dan pernyataan karena hal ini. Haruskah seorang
pemimpin membiarkan teman-temannya sendiri menjadi korban dari keadaan yang
tidak pernah mereka buat? Bukankah jelas, bahwa selama ini NU menghadapi
ketidakadilan, dalam artian orang-orang NU yang pandai dan memiliki
kepemimpinan tidak memperoleh peluang untuk maju dalam jabatan, hanya karena
mereka dicurigai tidak setia kepada kepentingan atasan. Karena hal itu,
mereka lalu tertinggal dalam karir jabatan. Akibatnya mereka lalu tidak
memperoleh kesempatan mengembangkan diri dan kemampuan mereka. Karenanya
sekaranglah kesempatan terbuka untuk mengejar ketertinggalan karir tersebut.
Ini adalah masalah menyedihkan yang tersisa dari masa lampau kita sendiri,
sehingga kalau mereka tidak diberi kesempatan, lalu kapan lagi? Pantaslah
lalu jika ada keinginan untuk mencari “jalan pintas” dalam karir seseorang
melalui pemilihan oleh DPR masing-masing daerah, dan menjadi KADA (Kepala
Daerah) secara resmi melalui pemilihan. Diharapkan, dengan cara ini
ketertinggalan karir yang terjadi selama ini segera terpecahkan. Dengan
demikian, kerangka harus berpengalaman pernah mengepalai salah satu bidang
eksekutif sebagai mana Penulis kemukakan dalam penentuan Cakada hanyalah
memperpanjang “penderitaan” mereka kembali.

Terdapat dua buah pandangan yang saling bertentangan dalam hal ini: yaitu
kepentingan umum mencari pejabat yang baik dan pendapat yang menginginkan
segera dilakukan “rehabilitasi” para korban dari masa lampau. Manakah yang
harus dimenangkan, menjadi titik sengketa yang kadang terasa sangat
sensitif.

Bagi seseorang yang harus memimpin sebuah Dewan Pimpinan Pusat sebuah
Parpol, seperti Penulis, persoalannya menjadi lebih menyakitkan. Karena yang
harus “dikorbankan”adalah teman-teman dan atau keluarga sendiri. Tetapi
inilah kenyataan yang harus dihadapi dengan kepala dingin, sebagai bagian
dari “cobaan hidup”. Kata seorang penyair Arab “Ku tahu kebiasaan massa,
jika kita dibuat gembira di satu sisi, kita juga dibuat gagal (bernasib
buruk) di sisi lain” yang aslinya berbunyi “Anna Khuthubaha Arafansu Sanjaa
Al Dahri Idza, Syurra minha Janibu sa’a janibu”. Inilah yang menolong
Penulis dalam memimpin PKB, yaitu mengutamakan kepentingan umum rakyat dan
membuat PKB menjadi parpol masa depan. Memang kedengarannya mudah, tetapi
sebenarnya sulit untuk dilakukan.

Jakarta, 1 Mei 2003, Penulis adalah Ketua Dewan Syura DPP PKB

~ by Roni on March 26, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: