NU, TNI, dan Demokrasi Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

NU, TNI, dan Demokrasi

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

DALAM sebuah tulisan, penulis pernah menyatakan bahwa NU (Nahdlatul Ulama)
memiliki dasar-dasar demokrasi dalam sejarahnya. Pertama, karena NU
mendasarkan diri pada hukum Islam (fiqh), otomatis ia memperlakukan semua
orang secara sama di hadapan hukum itu sendiri. Kedua, sejak 1952 dalam
Muktamar Palembang para jajaran PBNU dipilih secara terbuka oleh para
anggotanya. Bahkan, dalam Muktamar 1968 di Bandung, NU memilih KH M. Bisri
Syansuri sebagai Rais Aam PBNU, yang beliau tolak karena penghormatan sangat
besar kepada kakak ipar beliau KH A Wahab Hasbullah. Beliau berkeras bahwa
selama sang kakak ipar masih hidup, biarlah jabatan orang pertama di
lingkungan NU itu dipegang sang kakak ipar dan beliau menjadi wakil Rais
Aam.

Pada akhir 1984, penulis terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dan segera setelah
itu sengaja mengokohkan hal itu dengan ketentuan bahwa pengurus cabang NU
(PCNU) dan pengurus wilayah (PWNU) di tingkat propinsi haruslah dipilih
secara terbuka oleh para peserta konferensi. Sekarang hampir dua puluh tahun
lamanya, “kebiasaan” ini telah mendarah daging dalam kehidupan NU dan dengan
demikian menjadi kokohlah tradisi berdemokrasi dalam kehidupan NU. Namun
tradisi demokrasi yang dimiliki NU itu tertunda karena “keharusan” sejarah
bangsa kita yang membuat NU berpolitik (1952-1984), hingga organisasi itu
kembali kepada Khittah 1926 -yang melepaskanya dari dunia politik-.

Dari dulu hingga kini, dengan sikap NU yang mempertahankan semangat
kebangsaan, membuatnya menjadi “mitra” terpercaya bagi TNI—dahulu disebut
APRI dan kemudian ABRI. Semangat kebangsaan NU itu diperlihatkan sembilan
tahun setelah ia didirikan, dengan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan
pada forum Bahtsul Masail dalam Muktamar Banjarmasin tahun 1935. Dalam tesis
gelar MA-nya, Pdt Einar Sitompul (belakangan menjadi Sekjen HKBP dan kini
Kepala Badan Litbang PGI), menceritakan bagaimana NU melalui Muktamarnya
menjawab pertanyaan; wajibkah kaum muslimin di negeri kita mempertahankan
“kawasan Hindia Belanda” (demikian kita di sebut waktu itu) yang diperintah
oleh orang-orang Non-Muslim, yaitu para kolonialis Belanda?.

Jawabannya adalah wajib dari sudut hukum agama (fiqh), karena dua buah
alasan: pertama, berdasarkan pertimbangan dari sebuah “kitab lama”, karena
kawasan Hindia Belanda dahulunya adalah milik kawasan kerajaan-kerajaan
Islam, maka haruslah dipertahankan sebagai kewajiban agama bagi setiap
muslim. Kedua, di kawasan tersebut kaum muslimin berhak melaksanakan
ajaran-ajaran Islam tanpa diganggu. Dengan demikian, dalam pandangan kaum
Muslimin Indonesia yang mengikuti NU, tidak ada kewajiban mendirikan sebuah
negara Islam.

*****

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah identitas/wujud yang lahir dari
semangat mempertahankan dan melindungi negara kita dari bahaya apa pun yang
mengancam. Karenanya secara teoritik ia harus melakukan hal itu secara
tuntas, namun dalam kenyataan historis, TNI (semasa masih bernama ABRI)
mempunyai juga putra-putra yang memiliki ambisi politik pribadi, dan
menguasai jalannya pemerintahan. Bahkan ABRI di masa Panglima Feisal Tanjung
pernah “bermimpi” menjadikan hanya orang-orang muslim saja menjadi
pejabat-pejabat teras di negeri ini. Dengan sengaja ia menunggangi kebijakan
Presiden Soeharto untuk menggunakan Islam sebagai kekuatan politik utama di
negeri ini, sehingga akhirnya munculah kelompok hijau dan merah putih, di
lingkungan ABRI kita.

Tetapi “penyimpangan-penyimpangan sejarah” itu tidak menjadikan kita harus
berpandangan buruk terhadap TNI, apalagi jika mereka telah meninggalkan
fungsi sebelumnya —sebagai sebuah kekuatan politik di negeri ini— untuk
seterusnya. TNI yang bertugas mempertahankan dan melindungi negara kita,
masih dapat diharapkan berperilaku demokratis di masa yang akan datang.
Bahkan penulis berkeyakinan TNI bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam
masyarakat dapat “mengamankan” jalannya pemilihan umum yang jujur dan
terbuka di negeri kita dalam waktu dekat ini. Caranya adalah dengan
mempercayakan kepada mereka dan sejumlah unsur lain dalam masyarakat untuk
melaporkan hasil-hasil Pemilu kepada sebuah badan yang bertanggung jawab
kepada dunia internasional.

Tentu saja banyak orang yang tidak percaya kepada peranan demokratisasi TNI
dan NU yang tentu tidak masuk di akal mereka. Bagaimana bisa sejumlah orang
Kiai/ Ulama yang sehari-harinya bertindak otoriter itu dapat menjadi
“penjaga demokrasi”? Mereka lupa, akan perjalanan sejarah NU yang telah
dipaparkan di atas. Demikian juga, mereka menganggap
penyimpangan-penyimpangan ABRI di masa lampau sebagai tanda watak “anti
demokratis” dari TNI kita, dengan melupakan asal-usul TNI itu sendiri. Dalam
bahasa teori hukum Islam (ushul fi’qh) hal itu dinamai “penyamaan yang
khusus dengan yang umum” (Itlaq al-am wa yuradhu bi hi al-khas).

Melihat kepada perilaku partai-partai politik yang menguasai lembaga-lembaga
perwakilan rakyat dan badan-badan eksekutif yang kita miliki saat ini,
terlihat bahwa mereka hanya mengutamakan kepentingan golongan sendiri, dan
melupakan demokrasi. Mereka melihat sebagai keharusan untuk menguasai
jalannya pemerintahan, lebih tepatnya menentukan keputusan tanpa
mencerminkan kepentingan rakyat banyak. Namun untuk kepentingan golongan
sendiri. Tentu ini bertentangan dengan undang-undang dasar kita.

Jelaslah dengan demikian, tinggal NU dan TNI yang secara institusional
membela demokrasi di negeri kita. Memang masih ada orang dalam kedua
institusi ini yang mengutamakan kepentingan politik pribadi dan “mencuri”
demokrasi dengan menggunakan namanya atau menggunakan kata–kata seperti
reformasi dan sebagainya. Tetapi itu hanya secara perorangan atau melalui
kelompok kecil yang tidak efektif. Kalau semua bersatu-padu dengan mentaati
fungsi masing-masing, tentulah demokrasi akan terwujud di negeri ini tidak
lama lagi. Jelas bagi kita, mengatakan adanya demokrasi memang mudah tetapi
melaksanakannya sangat sulit, bukan?

Jakarta, 4 November 2003

Penulis adalah Mustasyar PBNU

~ by Roni on March 26, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: