Beberapa Fakta Penting Tentang Jatuhnya Gus Dur Oleh: Sirikit Syah

Gus Dur sudah jatuh. Amien Rais dan kawan-kawan telah memenangkan pertarungan. Ucapan selamat seyogyanya diberikan kepada Ketua MPR tersebut, bukan kepada Megawati. Kemenangan Megawati bukan karena hasil perjuangan, bahkan tak sedikit orang menilai sebagai hasil “perselingkuhan, pengkhianatan, atau konspirasi”. Benar-benar sebuah anti klimaks dari perjuangannya selama ini dan ketahanannya dalam penderitaan dan penindasan. Boleh dikata, kemenangan Megawati adalah “hadiah” (kalau tak boleh dikatakan “suap”) dari lawan-lawan politik Gus Dur. Tentu akan lebih heroik dan impresif bila Megawati menjadi presiden pada tahun 1999, atau pada tahun 2004.

Menarik sekali membaca artikel bersambung di Harian Jawa Pos dua hari belakangan ini, yang membandingkan keadaan di Indonesia dan Filipina. Kalau dapat saya ringkas, sudah jelas bagi kita semua warga negara Indonesia, bahwa kalau Soeharto, Marcos, dan Estrada diturunkan oleh kekuatan rakyat (people power), Gus Dur dijatuhkan oleh DPR dan MPR. Apakah MPR merupakan wujud suara rakyat? Beberapa catatan saya berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran.

Pada pertemuan dengan sekitar 8 LSM di Bandung dua minggu lalu (LSM dari Salatiga, Bali, Bandung, Surabaya, Sulawesi Selatan), saya dikejutkan dengan kompaknya suara mereka mendukung Gus Dur. Lalu pada malam dikeluarkannya dekrit, SCTV juga melaporkan banyaknya partai kecil dan aktivis LSM, selain para kyai, yang menyatakan berada di belakang Gus Dur. Pada siaran interaktif LKM di Radio Suara Surabaya, 12 dari 13 penelepon menyatakan sedih dan kecewa dengan jatuhnya (atau cara dijatuhkannya) Gus Dur. Yang satu berusaha bersuara netral. Di milis Tifa yang diakses banyak LSM di seluruh Indonesia, hampir selusin tokoh menyuarakan keprihatinan serupa, dan belum ada suara yang lain.

Pertanyaannya: mengapa suara-suara yang signifikan itu tidak tereskpos di media massa? Bukankah LSM, parpol kecil, para kyai, itu juga representasi dari rakyat, selain wakil-wakil mereka di DPR/MPR? Dominasi MPR dalam wajah pers kita sangat kentara dengan liputan Sidang Istimewa yang tanpa diselingi wawancara atau komentar dengan pihak yang tidak sependapat atau dengan kalangan rakyat biasa. Juga dengan cepatnya awak televisi memburu Akbar Tanjung, Marzuki Darusman, Dewi Foruna Anwar, dan lain-lain yang berseberangan, pada dini hari Senin itu, untuk menyatakan “kesalahan turunnya dekrit”. Pers sama sekali tidak mencoba mewawancarai orang-orang yang mendukung atau mengerti alasan logis diturunkannya dekrit, misalnya tokoh-tokoh yang malam itu ada di Istana.

Kalau kita mau mundur sebelum turunnya dekrit dan Sidang Istimewa, ada pertanyaan yang sangat crucial yang tidak dijelaskan oleh media massa kepada kita. Bagaimana bisa agenda Sidang Istimewa berubah-ubah dalam hitungan hari dan jam? Mula-mula tentang kasus Bruneigate & Bulogate, lalu tentang pengangkatan pejabat sementara Kapolri, terakhir tentang turunnya dekrit. Ketika dekrit dianggap sebagai “sebab” dipercepatnya SI, ini jelas sebuah “pemlintiran” fakta yang luar biasa. Dekrit adalah “akibat” situasi yang sudah di luar kendali Presiden Gus Dur. Amien Rais telah mengatakan, “Lusa kita akan memiliki pemimpin baru”, sebelum dekrit diturunkan. Tulisan ini tidak akan membahas kesantunan berpolitik Amien Rais, namun logika politik yang terjadi. Ketika kita membayangkan akan adanya presiden kembar, apakah ini bukan ‘negara dalam keadaan membahayakan’? Dengan demikian, disimak dari urutan kejadian, dekrit hanya menyusul ulah para penggagas dan penyelenggara SI, bukan sebaliknya.

Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh demokrasi, kemudian dikecam habis-habisan sebagai pelanggar demokrasi, karena menurunkan dekrit. Orang tampak lupa –dan pers tidak mengingatkan – bahwa sudah lama sebelumnya dan sudah banyak orang mendesak Gus Dur menurunkan dekrit.Sebagai demokrat, Gus Dur berusaha mencegahnya, dengan terus menerus mengajak kompromi/dialog politik. Usahanya gagal. Dengan terpaksa (dengan bercucuran airmata), pada detik terakhir, dekrit diturunkan. Sama sekali tidak terkesan sewenang-wenang. Bila Gus Dur sewenang-wenang, dekrit sudah turun sejak dulu dan Sidang Istimewa tidak akan terjadi.

Meskipun kerap bersilang pendapat dengan pers, perlu kita catat bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tindakan yang tidak demokratis terhadap pers. Demikian juga kepada lawan politik yang sering menghinanya di pertemuan-pertemuan publik, atau mahasiswa yang menghina cacat fisiknya di layar televisi, Gus Dur tidak pernah menangkap orang atau membreidel pers. Perbedaan pendapat dihargai. Bahwa akhir-akhir ini ada kabar Gus Dur akan melakukan tindakan hukum pada dua lembaga pers, itu tindakan yang sangat tepat dalam mengajari rakyat menegakkan hukum. Kalau berseteru dengan pers, biarkan hukum menentukan siapa salah siapa benar. Tak perlu ada tekanan massa, apalagi unjuk kekuasaan politik.

Untuk sedikit memberi gambaran perbedaan watak demokrat Gus Dur dan Amien Rais, ketika menurunkan dekrit, Gus Dur mengatakan, “Kedaulatan dikembalikan kepada rakyat, Pemilu mesti dipercepat.” Besoknya, ketika memimpin Sidang Istimewa, Amien Rais mengatakan, “MPR memiliki kekuasaan tertinggi dan tak terbatas.”

Lalu, bagaimana beda Gus Dur dengan Megawati? Dalam sejarah ketokohannya, Megawati selalu anti-pers. Masih kita ingat di masa kampanye, Megawati hanya mau berpidato di mana-mana, namun tidak bersedia jumpa pers. Di Makassar pernah terjadi wartawan diundang jumpa pers, lalu ketika wartawan sudah berkumpul, Megawati tidak mau menemui dan jumpa pers batal. Baru-baru ini setelah pelantikan, Megawati tidak melayani tanya jawab dengan pers. Namun yang lebih menyedihkan dari itu semua, ada isu akan diciduknya para “pembisik” Gus Dur yang malam itu berada di Istana, yang diduga mendorong turunnya dekrit. Ada pula rencana menghidupkan kembali Departemen Penerangan. Sebuah seminar di Mojokerto dibatalkan dan para pejabat saling tuding. Delapan perwira polisi dan Wakapolri diinterogasi hanya karena berbeda pendapat, dan Bimantoro unjuk kekuasaan pada hari pertama dia kembali ke kursinya.

Bila pemimpin negara dan tokoh politik kita semacam itu, harapan kita satu-satunya tetap pada pers untuk mengungkapkan kebenaran. Apakah pers masih akan berani? Saya tetap berharap dengan optimistis.

Sirikit Syah, (Aktivis Media Watch)

Juli 2001

~ by Roni on January 9, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: