GUS DUR DAN IKHWANUL MUSLIMIN

•May 25, 2014 • Leave a Comment

oleh : Hairus Salim

Gus Dur ‘ternyata’ pernah menjadi simpatisan Ikhwanul Muslimin (IM). Bahkan ia hampir mendirikan cabang IM ini di Indonesia. Saya kasih tanda petik kata ‘ternyata’, karena hal ini mungkin banyak tidak diketahui oleh Gusdurian, para pengagum GD, dan juga barangkali mengejutkan bagi mereka yang anti-GD. Bagaimana ceritanya?

Sejak kecil GD sudah gemar membaca. Pada usia belasan hingga 20an minat bacanya meluas dan meningkat ke berbagai macam jenis bacaan: ideologi, sastra, agama, ilmu dan teori sosial, filsafat. Rasa ingin tahunya begitu besar dan sangat haus pada ide-ide baru. Di hamparan lautan bacaan dan di tengah perubahan sosial dan pertarungan Perang Dingin ideologi politik yang menyala saat itu, maka seperti anak muda umumnya, GD juga mengalami krisis identitas ketika hendak merumuskan peran dan tempatnya. Ia mencari tapi sekaligus dengan itu mempertanyakan banyak hal. Ia terpesona pada Marxisme tapi terganggu dengan pandangan antagonismenya pada agama dan penerapannya yang cenderung dogmatis di berbagai tempat. Sementara ia sadar, Marxisme, melalui variannya ‘sosialisme’ banyak digemari kalangan Muslim yang aktif di gelanggang politik saat itu, meski dengan banyak menyederhanakan analisis sosialnya.

DI tengah-tengah hal seperti inilah ia mencoba menengok lagi Islam dan berharap bisa menjawab masalah ketidakadilan, kemiskinan dan ketertindasan melaluinya. Dengan penuh minat ia jelajahi karya-karya intelektual Islam dunia pasca Perang Dunia II ini: Sayyid Qutub, Said Ramadhan, Hassan al-Banna. Ia selami gagasan IM, organisasi Islam terkemuka di dunia ini, tempat para pemikir itu bercokol.

Momen itu berlangsung di awal 1960an, ketika usianya memasuki gerbang 20an. Sedang mekar-mekarnya sebagai pemuda. Atas anjuran pamannya, Aziz Bisri, yang juga pengagum IM, pada 1962 itu GD berniat mendirikan cabang IM di Indonesia.

Tidak ada yang aneh sebenarnya dari perjalanan GD ini. Selalu saja ada momen di mana seorang santri muda terpukau, bahkan terbakar, pada gagasan-gagasan Islamisme. Retorika mereka yang sederhana, lugas, provokatif, dan menunjuk langsung mana musuh mana teman, mana masalah mana pemecahannya, mana hitam mana putih, bisa menyelinap dengan mulus ke hati para anak muda Muslim. Bahkan seorang muda seperti GD yang telah berkenalan dengan bacaan-bacaan ilmu sosial dan filsafat Barat pun tak imun dari pengaruh ini. Greg Barton tak menjelaskan bagaimana gagasan IM ini bisa sampai ke tangan GD. Apakah GD membaca karya-karya Sayid Qutub dalam Bahasa Arab atau sudah terjemahan dalam Bahasa Indonesia? Adanya perhubungan ilmiah dengan kehadiran para mahasiswa Indonesia di Mesir membuat pemikiran dari Mesir –termasuk IM ini– sejak dini bisa sampai ke Indonesia. Karenanya tak aneh, jika sejak tahun 1950an, pemikiran IM sudah cukup populer. Buku-buku dan pamflet-pamfletnya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, adikaryanya Fii Zhilal Al-Quran (Di Bawah Naungan Al-Quran), sebuah tafsir Al-Quran kontemporer, sudah diterjemahkan oleh Salim Bahreisj dan Mohamad Ali dan diterbitkan Pustaka Progressif, Surabaya, tahun 1956.

November 1963, di usia 23 tahun GD terbang ke Mesir untuk melanjutkan studinya. Niat pendirian IM cabang Indonesia dengan demikian harus tertunda, tetapi bisa jadi ini jeda untuk pematangan ide saja. Karena kekaguman pada IM sepertinya akan tersalurkan sepenuh hati di Kairo, markas berdiri dan bertumbuhnya IM. Calon pemimpin IM akan digodok langsung di pusatnya dan pendirian cabang IM di Indonesia benar-benar hanya tinggal menunggu waktu.

Tetapi di sinilah menariknya. IM ternyata hanyalah sebuah ‘halte’, tempat sebentar singgah, untuk melakukan perjalanan dan pengembaraan lebih lanjut. Kenyataannya GD belum puas dan merasa belum menemukan sesuatu di ‘halte’ IM itu. Ia tetap haus pada ide-ide baru. Dan selalu siap meninjau ide-ide lamanya. Jiwa mudanya ia serahkan untuk persemaian berbagai ide dan pengalaman dunia. Ia kemudian membaca lebih kritis lagi gagasan-gagasan IM, dan menyaksikan langsung bagaimana perjuangan IM di tanah lahir dan bertumbuhnya serta kontestasinya yang keras dengan Negara. Melalui proses intelektual ini, sedikit demi sedikit kekagumannya jadi mencair dan hilang.

Soal besar bagi GD terhadap IM adalah monopolinya yang mutlak pada kebenaran dan keharusan Islam diwujudkan secara formal dalam tatanan masyarakat yang nyata beragam. Meski tumbuh dalam keyakinan bahwa kebenaran terdapat dalam Quran dan Sunnah, GD meyakini adanya kebenaran lain, termasuk kebenaran agama, yang bisa digali dari karya-karya kebudayaan, apakah dalam bentuk kisah-kisah wayang kulit atau karya-karya sastra. Dengan pandangan yang absolut dan formalistik, GD tidak yakin dengan rencana dan agenda IM untuk mengubah dunia. Visi perjuangan mereka yang eksklusif dan tertutup hanya akan membuahkan konfrontasi dan kekerasan yang tidak berkesudahan. Bagi GD, Islamisme –seperti halnya komunisme—gagal memberikan jawaban yang lengkap dan manusiawi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Ketika Sayyid Qutub digantung oleh rezim Nasser pada 26 Agustus 1966, GD ikut bergabung dengan sejumlah mahasiswa untuk berdoa di depan pintu penjara. Tapi ini bukan karena ia mendukung IM atau pro Qutub, tetapi lebih karena penghormatannya terhadap tokoh yang dipandangnya mempunyai keberanian moral ini di satu sisi, dan di sisi lain, muak dengan kebrutalan rezim yang menindas sejawat Qutub dalam IM. Ia sendiri saat itu sudah melihat banyak kekeliruan mendasar dalam pemikiran Sayyid Qutub. Pemikiran Qutub dan IM telah dilampauinya.

Demikianlah, satu episode kecil dari kehidupan GD. Greg Barton, penulis biografi GD, menganggapnya sebagai ‘suatu [hal yang] mengejutkan’ mengingat reputasi GD di kemudian hari sebagai antitesis dari gagasan Islamisme. Dan ini ia lakukan dengan terlebih dulu menyelami gagasan Islamisme. Sementara GD sendiri menganggap momen itu sebagai ‘iseng-iseng’ saja.

Barangkali kita bisa belajar dari secuil pengalaman hidup GD dan pandangannya mengenai IM ini!

Diambil dari: http://www.gusdurian.net/id/article/all-categories/Gus-Dur-Ikhwanul-Muslimin/

Islam yang Ramah

•January 26, 2012 • Leave a Comment
Kamis, 26 Januari 2012 10:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh KH Said Aqil Siradj

Islam ya Islam. Begitulah ucapan yang sering terlontar dari sebagian Muslim. Benar, Islam yang diyakini dan diamalkan tentu mempunyai karakteristik yang “paten”. Walaupun, faktanya pengamalan Muslim beragam sesuai mazhab yang dianutnya. Ini wajar sebagai bentuk tafsiran semesta ajaran Islam. Di sini, yang harus dicatat adalah bagaimana pengamalan Islam yang elok, penuh empati, santun, dan tidak melampaui batas.

Kita menyadari bahwa memahami Islam secara tekstualistik dan legal-formal sering mendatangkan sikap ekstrem dan melampaui batas. Padahal, Alquran tidak melegitimasi sedikit pun segenap perilaku dan sikap yang melampaui batas.

Dalam hal ini, ada tiga sikap yang dikategorikan “melampaui batas”. Pertama, ghuluw. Yaitu, bentuk ekspresi manusia yang berlebihan dalam merespons persoalan hingga mewujud dalam sikap-sikap di luar batas kewajaran kemanusiaan. Kedua, tatharruf, yaitu sikap berlebihan karena dorongan emosional yang berimplikasi pada empati berlebihan dan sinisme keterlaluan dari masyarakat.

Ketiga, irhab. Ini yang terlalu mengundang kekhawatiran karena bisa jadi membenarkan kekerasan atas nama agama atau ideologi tertentu. Irhab adalah sikap dan tindakan berlebihan karena dorongan agama atau ideologi. “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.” (QS al-Nisa’: 171).

Idealnya, seorang Muslim harus mendalami dan memahami ajaran Islam secara komprehensif, utuh, hingga ajaran tersebut memberikan dampak sosial yang positif bagi dirinya. Seperti disebutkan di dalam Alquran, yakni mencerna teks-teks ilahiah secara objektif, hati yang bersih, rasional, hingga mampu memunculkan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Alangkah kering dan gersangnya agama ini jika ternyata aspek eksoterik dalam Islam hanya sebatas legal-formal dan tendensinya tekstualistik. Sebuah ayat tentang jihad, misalnya, akan terasa gersang dan kering apabila pemahamannya dimonopoli oleh tafsir “perang mengangkat senjata”. Padahal, jihad pada masa Rasulullah merupakan satu wujud dan manifestasi pembebasan rakyat untuk menghapus diskriminasi dan melindungi hak-hak rakyat demi terbangunnya sebuah tatanan masyarakat yang beradab.

Titik puncak kesempurnaan beragama seseorang terletak pada kemampuan memahami ajaran Islam dan menyelaminya sehingga sikap arif dan bijaksana (al-hikmah) bisa tersembul keluar dalam segenap pemahaman dan penafsiran itu.

Di sinilah, perlunya mengedepankan wajah Islam yang ramah. Penekanan pada wajah Islam ini secara metodologi menyangkut aspek esoteris dari Islam yang lazimnya disebut dengan pendekatan sufistik. Islam yang ramah adalah wujud dari penyikapan keislaman yang inklusif dan moderat.

Ciri-ciri keberislaman seperti ini adalah penyampaian dakwah yang mengedepankan qaulan karima (perkataan yang mulia), qaulan ma’rufa (perkataan yang baik), qaulan maisura (perkataan yang pantas), qaulan layyinan (perkataan yang lemah lembut), qaulan baligha (perkataan yang berbekas dalam jiwa), dan qaulan tsaqila (perkataan yang berat). Inilah sikap-sikap keberagamaan sebagaimana diamanatkan Alquran dan sunah.

NU dan Negara Islam (2)

•January 23, 2012 • Leave a Comment

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika berada di Makasar dalam minggu ke tiga bulan Februari 2003, penulis di wawancarai oleh TVRI di studio kawasan tersebut, yang di relai oleh studio-studio TVRI seluruh Indonesia Timur. Penulis memulai wawancara itu dengan menyatakan, menyadari sepenuhnya bahwa masih cukup kuat sekelompok orang yang menginginkan negara Islam (NI). Pengaruh almarhum Kahar Mudzakar yang dinyatakan meninggal dalam paruh kedua tahun-tahun 50-an, ternyata masih besar. Karenanya, penulis menyatakan dalam wawancara tersebut, pembicaraan sebaiknya ditekankan pada pembahasan tentang NI seperti Sulawesi Selatan itu. Penulis menyatakan, bahwa ia menganggap tidak ada kewajiban mendirikan NI, tapi ia juga tidak memusuhi orang-orang yang berpikiran seperti itu.

Dalam dialog interaktif tang terjadi setelah itu, penulis dihujani pertanyaan demi pertanyaan tentang hal itu. Bahkan ada yang menyatakan, penulis adalah diktator karena tidak menyetujui pemikiran adanya NI. Penulis menjawab, bahwa saya menganggap boleh saja menganut paham itu, dan berbicara terbuka di muka umum tentang gagasan tersebut, itu sudah berarti saya bukan diktator. Salah satu tanda kediktaktoran adalah tidak adanya dialog dan orang menerima saja sebuah gagasan dan tidak boleh membicarakannya secara kritis dan terbuka. Dari dialog interaktif itu dapat diketahui bahwa pengaruh luar pun harus dipikirkan, seperti pengaruh dari berbagai kawasan dunia Islam yang juga di dasarkan pada kadar pengetahuan agama yang rendah.

Rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki itu, digabungkan dengan rasa kekhawatiran sangat besar melihat tantangan modernisasi terhadap lembaga/institusi ke-Islam-an, membuat mereka melihat bahaya di mana-mana terhadap Islam. Proses pemahaman keadaan seperti itu, yang terlalu ditekankan pada aspek kelembagaan/institusional Islam belaka, dapat dinamakan sebagai proses pendangkalan agama kalangan kaum muslimin. Pihak-pihak lain yang non-Muslim juga mengalami pendangkalan seperti itu, dan juga memberikan responsi yang salah terhadap tantangan keadaan. Kalau kita melihat pada budaya/ kultur kaum muslimin dimana-mana, sebenarnya kekhawatiran demikian besar seperti itu tidak seharusnya ada di kalangan mereka. Cara hidup, membaca Al-Qur’an dan Hadist, main rebana, tahlil, berbagai bentuk “seni Islam” dan lain-lainnya, justru mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang besar, dalam diri kaum Muslimin.

Salah sebuah pertanyaan dalam dialog interaktif itu adalah kutipan Al-Qur’an “Barang siapa tidak (ber) pendapat hukum dengan apa yang di turunkan Allah, mereka adalah orang yang kafir ” (Wa Man lam Yahkum Bima Anzala Allah Fa-hula Ika Hum al-Kafirun). Lalu bagaimana mungkin kita menjalankan hukum Allah, tanpa NI? Jawabnya, karena ada masyarakat yang menerapkan hal itu, dan, atau mendidik kita agar melaksanakan hukum Allah, maka negara dapat saja ditinggalkan. Untuk memelihara prularitas bangsa, tidak ada kewajiban mendirikan NI atau menentang mereka yang menentang adanya gagasan mendirikan NI. Netralitas seperti inilah yang sebenarnya jadi pandangan Islam dalam soal wajib adanya gagasan mendirikan NI.

Netralitas ini sangat penting untuk di junjung tinggi, karena hanya dengan demikian sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dapat didirikan. Dengan gagasan mendirikan NI, maka pihak minoritas -baik minoritas agama maupun minoritas lain-lainnya-,  tidak mau berada dalam sebuah negara dan menjadi bagian dari negara tersebut. Dengan demikian, yang dinamakan Republik Indonesia tidak dapat diwujudkan, karena ketidaksediaan tersebut. Akhirnya, Indonesia akan tidak terwujud sebagai kesatuan, karena ada negara Aceh, negara bagian Timur dan Selatan dari Sumatra Utara, negara Sumatra Barat, Jambi. Bengkulu., Sumatra Selatan, Lampung, Seluruh pulau Jawa, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku yang lain-lainnya, berada di luar susunan kenegaraan, karena berdasarkan agama seperti itu.

Karenanya, keputusan para wakil berbagai organisasi Islam dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menghilangkan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebuah sikap yang sangat bijaksana dan harus di pertahankan. Keputusan itu diikuti oleh antara lain: Resolusi Jihad, yang dikeluarkan PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945, adalah sesuatu yang sangat mendasar: pernyataan bahwa mempertahankan wilayah Republik Indonesia adalah kewajiban agama bagi kaum Muslimin. Dengan rangkaian kegiatan seperti itu, termasuk mendirikan Markas Besar Oelama Jawa -Timoer (MBODT) di Surabaya dalam bulan Nopember 1945, adalah salah satu dari kegiatan bermacam-macam untuk mempertahankan Republik Indonesia, yang notabene bukanlah sebuah NI. Diteruskan dengan perang gerilya melawan tentara kependudukan Belanda di tahun-tahun berikutnya. Dengan peran aktif para ulama dan pesantren-pesantren yang mereka pimpin, selamatlah negara kita dari berbagai rongrongan dalam dan luar negeri, hingga tercapainya penyerahan kedaulatan dalam tahun 1949 – 1950.

*****

Perkembangan sejarah setelah itu menunjukakan bahwa agama Islam tidak berkurang peranannya dalam kehidupan bangsa, walaupun beberapa kali usaha merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhasil digagalkan, seperti dalam Dewan Konstituante di tahun 1956-1959. Demikian juga beberapa kali pemberontakan bersenjatan terhadap NKRI dapat digagalkan seperti DI-TII dan APRA (Bandung 1950). Ini tidak berarti Islam dibatasi ruang geraknya dalam negara, seperti terbukti dari kiprah yang dilakukan oleh Al-Azhar di Kairo.

Siapapun tidak dapat menyangkal bangsa Indonesia adalah memiliki jumlah terbesar kaum Muslimin. Ini berbeda dari bangsa-bangsa lain, Indonesia justru memiliki jumlah yang sangat besar kaum “Muslimin statistik” atau lebih di kenal dengan sebutan “Muslim abangan”. Walaupun demikian, kaum muslim yang taat beragama dengan nama “kaum santri” masih merupakan minoritas. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya sikap ingin memaksakan NI atas diri mereka.

Lalu, bagaimana dengan ayat kitab suci Al-Qur’an yang di sebutkan diatas?  Jawabnya, kalau tidak ada NI untuk menegakkan hukum agama maka masyarakatlah yang berkewajiban. Dalam hal ini, berlaku juga sebuah kenyataan sejarah yang telah berjalan 1000 tahun lamanya yaitu penafsiran ulang (re-interprensi) atas hukum agama yang ada. Dahulu kita berkeberatan terhadap celana dan dasi, karena itu adalah pakaian orang-orang non-Muslim. Sebuah diktum mengemukakan, “Barang siapa menyerupai sesuatu kaum ia adalah sebagian dari mereka” (Man sabaha bi Qoimin fahuwa min Hum). Tetapi sekarang, tidak ada lagi persoalan tentang hal itu karena esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan melainkan pada akhlak yang dilaksanakan.

Karena itu, kita lalu mengerti mengapa para wakil berbagai gerakan Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk menghilangkan Piagam Jakarta dari UUD 1945. Mereka inilah yang berpandangan jauh, dapat melihat bersungguhnya kaum Muslim menegakkan ajaran-ajaran agama mereka tanpa bersandar kepada negara. Dengan demikian, mereka menghidupi baik agama maupun negara. Sikap inilah yang secara gigih dipertahankan Nahdlatul Ulama (NU), sehingga agama Islam terus berkembang dan hidup di negeri kita. Ini adalah sebuah disiplin intern yang patut di kagumi, mudah kedengarannya tetapi sulit dilaksanakan bukan?

Jakarta, 24 Maret 2003

*Penulis adalah Mustasyar PBNU

NU dan Negara Islam (1)

•January 23, 2012 • 1 Comment

Oleh KH. Abdurrahman Wahid

Sebuah pertanyaan diajukan kepada penulis: apakah reaksi NU (Nahdlatul Ulama) terhadap gagasan Negara Islam (NI), yang dikembangkan oleh beberapa partai politik yang menggunakan nama tersebut? Pertanyaan ini sangat menarik untuk dikaji terlebih dahulu dan dicarikan jawaban yang tepat atasnya. Inilah untuk pertama kali organisasi yang didirikan tahun 1926 ini ingin diketahui orang bagaimana pandangannya mengenai NI. Ini juga berarti, keinginntahuan akan hubungan NU dan keadaan bernegara yang kita jalani sekarang ini dipersoalkan orang. Dengan kata lain, masalah pendapat NU sekarang bukan hanya  menjadi masalah intern organisasi saja, melainkan sudah menjadi “bagian” dari kesadaran umum bangsa kita. Dengan upaya menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin menjadi bagian dari proses berpikir yang sangat luas seperti itu, sebuah keinginan yang pantas-pantas saja dimiliki seseorang yang sudah sejak lama tergoda oleh gagasan NI.

Dalam sebuah tesis MA -yang dibuatnya beberapa tahun yang lalu, pendeta Einar Martahan Sitompul, yang di kemudian hari menjadi Sekretaris Jenderal Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menuliskan bahwa Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), harus menjawab sebuah pertanyaan, yang dalam tradisi organisasi tersebut  dinamai bahtsul al-masa’il  (pembahasan masalah). Salah sebuah masalah yang diajukan kepada muktamar tersebut berbunyi: wajibkah bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kawasan Kerajaan Hindia Belanda, demikian negara kita waktu itu disebut, padahal diperintah orang-orang non-muslim? Muktamar yang dihadiri oleh ribuan orang ulama itu, menjawab bahwa wajib hukumnya secara agama, karena adanya dua sebab. Sebab pertama, karena kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan ajaran Islam, di samping sebab kedua, karena dahulu di kawasan tersebut telah ada Kerajaan Islam. Jawaban kedua itu, diambilkan dari karya hukum agama di masa lampau, berjudul “Bughyah al-Mustarsyidin“.

Jawabaan di atas memperkuat pandangan Ibn Taimiyyah, beberapa abad yang lalu. Dalam pendapat pemikir ini, Hukum Agama Islam (fiqh) memperkenankan adanya “pimpinan berbilang” (ta’addud al-a’immah), yang berarti pengakuan akan kenyataan bahwa kawasan dunia Islam sangatlah lebar di muka bumi ini, hingga tidak dapat dihindarkan untuk dapat menjadi efektif (syaukah). Konsep ini, yaitu adanya pimpinan umat yang hanya khusus berlaku bagi kawasan yang bersangkutan, telah diperkirakan oleh kitab suci Al-qur’an dengan Firman Allah; “Sesungguhnya Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal” (Inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa ja’alnakum syu’uban wa qaba’ila li ta’arafu). Firman Allah inilah yang menjadi dasar adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, walaupun dilarang adanya perpecahan diantara mereka, seperti kata firman Allah juga: “Berpeganglah kalian (erat-erat) kepada tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah terbelah-belah/saling bertentangan” (wa’tashimu bi habli Allahi jami’an wa la tafarraqu).

*****

Dengan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1935 itu, NU dapat menerima kenyataan  tentang kedudukan negara dalam pandangan Islam -menurut paham organisasi tersebut-. Yaitu pendapat tentang tidak perlunya NI didirikan, maka dalam hal ini diperlukan sebuah klarifikasi yang jelas tentang perlu tidaknya didirikan sebuah NI. Di sini ada dua pendapat, pertama; sebuah NI harus ada, seperti pendapat kaum elit politik di Saudi Arabia, Iran, Pakistan dan Mauritania. Pendapat kedua, seperti dianut oleh NU dan banyak organisasi Islam lainnya, tidak perlu ada NI. Ini disebabkan oleh heteroginitas sangat tinggi di antara para warga negara, di samping kenyataan ajaran Islam menjadi tanggungjawab masyarakat, dan bukannya negara. Pandangan NU ini bertolak dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang negara, yang jelas ada adalah mengenai tanggungjawab masyarakat untuk melaksanakan Syari’ah Islam.

Memang, diajukan pada penulis argumentasi dalam bentuk firman Allah; “Hari ini telah Ku-sempurnakan agama kalian, Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan Islam “sebagai” agama (Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radlitu lakum al-Islama diinan). Jelaslah dengan demikian, Islam tidak harus mendirikan negara agama, melainkan ia berbicara  tentang kemanusiaan secara umum, yang sama sekali tidak memiliki sifat memaksa, yang jelas terdapat dalam tiap konsep tentang negara. Demikian pula, Firman Allah; “Masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara keseluruhan” (Udkhulu fi al-silmi kaffah). Ini berarti kewajiban bagi kita untuk menegakkan ajaran-ajaran kehidupan yang tidak terhingga, sedangkan yang disempurnakan adalah prinsip-prinsip Islam. Hal itu menunjukkan, Islam sesuai dengan tempat dan waktu manapun juga, asalkan tidak melangar prinsip-prinsip tersebut. Inilah maksud dari ungkapan Islam tepat untuk segenap waktu dan tempat (Al-Islam yasluhu likulli zamanin wa makanin).

Sebuah argumentasi sering dikemukakan, yaitu ungkapan Kitab Suci; “Orang yang tidak “mengeluarkan” fatwa hukum (sesuai dengan) apa yang diturunkan Tuhan, maka orang itu (termasuk) orang yang kafir -atau dalam variasi lain dinyatakan orang yang dzalim atau orang yang munafiq-” (Wa man lam yahkum bima anzala Allahu wa hua kaafirun). Namun bagi penulis, tidak ada alasan untuk melihat keharusan mendirikan NI, karena Hukum Islam tidak bergantung pada adanya negara, melainkan masyarakat pun dapat memberlakukan hukum agama. Misalnya, kita bersholat Jum’at, juga tidak karena undang-undang negara, melainkan karena itu diperintahkan oleh Syari’at Islam. Sebuah masyarakat yang secara moral berpegang dan dengan sendirinya melaksanakan Syari’ah Islam, tidak lagi memerlukan kehadiran sebuah Negara Agama, seperti yang dibuktikan para sahabat di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW wafat.

*****

Inilah yang membuat mengapa NU tidak memperjuangkan sebuah NI di Indonesia (menjadi NII, Negara Islam Indonesia). Kemajemukan (heterogenitas) yang tinggi dalam kehidupan bangsa kita, membuat kita hanya dapat bersatu dan kemudian mendirikan negara, yang tidak berdasarkan agama tertentu. Kenyataan inilah yang sering dikacaukan oleh orang yang tidak mau mengerti bahwa mendirikan sebuah NI tidak wajib bagi kaum muslimin, tapi mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib. Artinya, haruskah agama secara formal ditubuhkan dalam bentuk negara, atau cukup dilahirkan dalam bentuk masyarakat saja? Orang “berakal sehat” tentu akan berpendapat sebaiknya kita mendirikan NI, kalau memang hal itu tidak memperoleh tentangan, dan tidak melanggar prinsip persamaan hak bagi semua warga negara untuk mengatur kehidupan mereka.

Telah disebutkan di atas tentang fatwa Ibn Taimiyyah, tentang kebolehan Imam berbilang yang berarti tidak adanya keharusan mendirikan NI. Lalu mengapakah fatwa-fatwa beliau tidak digunakan sebagai rujukan oleh Muktamar NU? Karena, pandangan beliau digunakan oleh wangsa yang berkuasa di Saudi Arabia bersama-sama dengan ajaran-ajaran Madzhab Hambali (disebutkan juga dalam bahasa Inggris Hambalite School), yang secara de facto melarang orang bermadzhab lain. Kenyataan ini tentu saja membuat orang-orang NU bersikap reaktif terhadap madzhab tersebut. Tentu saja hal itu secara resmi tidak dilakukan, karena sikap Saudi Arabia  terhadap madzhab-madzhab non-Hambali juga tidak bersifat formal. Dengan kata lain, pertentangan pendapat antara “pandangan kaum Wahabi” yang secara de facto demikian keras terhadap madzhab-madzhab lain itu, menampilkan reaksi tersendiri yang tidak kalah kerasnya. Ini adalah contoh dari sikap keras yang menimbulkan sikap yang sama pada “pihak seberang”.

Contoh dari sikap saling menolak, dan saling tak mau mengalah itu membuat gagasan membentuk NI di negara kita (menjadi NII), sebagai sebuah utopia yang terdengar sangat indah, namun sangat meragukan dalam kenyataan. Ini belum kalau pihak non-muslim ataupun pihak kaum Muslimin nominal (kaum abangan), tidak berkeberatan atas gagasan mewujudkan negara Islam itu. Jadi gagasan yanag semula tampak indah itu, pada akhirnya akan dinafikan sendiri oleh bermacam-macam sikap para warga negara, yang hanya sepakat dalam mendirikan negara bukan agama. Inilah yang harus dipikirkan sebagai kenyataan sejarah.  Kalaupun toh dipaksakan -sekali lagi- untuk mewujudkan gagasan NI itu di negara kita, maka yang akan terjadi hanyalah serangkaian pemberontakan bersenjata seperti yang terjadi di negara kita tahun-tahun 50-an. Apakah deretan pemberontakan bersenjata seperti itu,  yang ingin kita saksikan kembali dalam sejarah modern bangsa kita ? Ini prinsip yang jelas, tapi sulit dilaksanakan, bukan?

*Penulis adalah Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB 

Tulisan ini dimuat di Duta Masyarakat, 23 Februari 2003

Gus Dur Hidup Kembali

•December 24, 2011 • Leave a Comment

Wawancara: KH. Husni Hidayat

Siapa sih Gus Dur, menurut sampean?.

Gus Dur sebagai anak kandung tokoh besar Nahdlatu Ulama (NU), KH. Abdul
Wahid Hasyim. Dalam tulisan tinta sejarah, Kyai Wahid banyak sekali
memberikan ide-ide brilan, diantaranya menghapus tujuh kata dalam piagam
Jakarta bersama KH. Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah yang berisi
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Di sini jelas,
bahwasanya bapak Gus Dur sebagai mantan Menteri Agama di era 40-an, sudah
menggulirkan sumbangsih yang sangat bermanfaat bagi bangsa ini, karena
Indonesia adalah negara Islam secara substansial namun nasionalis secara
formal.

Dari keberanian KH. Wahid Hasyim, banyak pihak yang tidak menyukainya,
sehingga tak heran bila beliau meninggal oleh kecelakaan yang diduga akibat
ulah musuh-musuh politiknya untuk melenyapkannya. Dari silsilah kakeknya,
Hadhratussyekh KH. Hasim Asy’ari, seorang tokoh kharismatik sepanjang
sejarah Nahdlatul Ulama yang mampu mengumpulkan kiyai-kiyai untuk
menyelamatkan nasionalisme bangsa ini, tanpa meninggalkan tradisi dan
ideologi sebagai seorang muslim dan kiyai kharismatik. Tak heran bila Bung
Karno dan Bung Tomo sering meminta petunjuk dari beliau sebelum melangkah
mewarnai hitam putih bangsa Indonesia. Peristiwa 10 November yang dijadikan
sebagai hari pahlawan, sebenarnya berawal dari tradisi memperingati jasa
para pahlawan yang ada dalam NU setiap tahun, atau yang disebut dengan haul.

Apabila ditarik ke belakang, Gus Dur adalah cucu dari Syaikh Abdurrahman
Basyaiban alias Sultan Hadiwijaya yang menyelamatkan pertikaian kerajaan
Demak dari politisasi agama. Anda jangan heran, tatkala semasa hidupnya,
Gus Dur sering mengunjungi makam Sang Joko Tingkir ini, di Pringgoboyo,
Lamongan. Seorang datuk, yang merupakan seorang ulama sekaligus pahlawan
nasional.

Dari beberapa hal yang saya sebutkan di atas, Gus Dur memiliki darah
pendekar bangsa, yang diimbangi dengan nuansa keagamaan yang kental.
Seperti nama kecilnya, Abdurrahman Addakhil; seorang penakluk yang
mendobrak bangsa ini dari keterbelakangan. Jadi, bila dirunut dari darah
birunya dan kapabilitas intelektualnya, Gus Dur adalah tokoh segala-galanya.

Apa sumbangsih Gus Dur bagi bangsa ini?.

Ibarat sebuah bangunan, Indonesia memerlukan banyak pasak atau sokoguru.
Maka, saya memposisikan Gus Dur sebagai salah satu pasak negara ini.
Mengapa? Coba anda perhatikan, ormas Nahdlatul Ulama adalah sebuah
organisasi yang identik dengan tradisionalisme, kaum sarungan, dan
orang-orang ndeso. Tapi, setelah Gus Dur menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama,
eksistensi NU tidak hanya memberikan sisi progresif bagi bangsa Indonesia,
tapi diakui oleh dunia internasional. diantaranya, tokoh-tokoh barat banyak
yang tertarik untuk mengkaji Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain, Nahdlatul
Ulama sekarang, tidak hanya dibatasi dengan literatur-literatur lokal,
tetapi juga turut mewarnai ensiklopedia internasional.

Di sisi lain, kaum non-muslim banyak yang menganggap Gus Dur adalah sang
penyelamat, karena Gus Dur tidak hanya seorang muslim yang berjuang untuk
orang-orang Islam saja, tapi juga memusnahkan ketertindasan yang dialami
orang-orang non muslim di Indonesia, seperti orang-orang Cina yang dilarang
untuk merayakan hari raya imlek dan orang-orang Kristen yang selalu
dianggap sebagai kaum yang layak untuk diperangi.

Al-Qur’an menyebutkan: “Walan tardla ‘ankal Yahudu walan-Nashara hatta
tattabi’a millatahum”, ayat tersebut diaktualisasikan dalam tafsir sang
Abdurrahman Wahid sebagai keyakinan terhadap identitas agama masing-masing.
Jadi, bukan orang Yahudi dan Nasrani yang membenci muslim, lantas harus
diperangi, tapi seorang muslim harus berani bersaing sehat dengan Yahudi
dan Nasrani untuk mengembangkan ajaran Islam. Kenapa kita harus takut
dengan Kristenisasi dan Yahudisasi, sementara kita sendiri berlomba-lomba
untuk melakukan Islamisasi. Islam adalah agama universal, keberadaannya
untuk mengayomi alam semesta, sebagaimana Rasulullah diutus bukan untuk
memerangi orang-orang kafir, tapi untuk menyelamatkan mereka dari penyakit
kekufuran.

Kaum minoritas tidak disingkirkan oleh Gus Dur, tapi diberikan hak hidup
dan dibebaskan untuk menentukan pilihannya. Saya jadi teringat Jendral
Thariq bin Ziyad tatkala menaklukkan Andalusia. Penaklukan-penaklukan
(futuhat) yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Islam tempo dulu, untuk
menyelamatkan manusia dari ketertindasan, bukan agar mereka memeluk agama
Islam dan menjalankan syariatnya. Tak heran bila dikenal istilah kafir
dzimmi dalam literatur hukum Islam. Rasulullah bersabda: “Man adza
dzimmiyyan faqad adzani”. Artinya, siapa yang memusuhi non-muslim atau
kelompok minoritas yang dilindungi oleh bangsa dan negara, berarti memusuhi
Rasulullah.

Sebagai pendiri Nahdlatul Wathan (NW) cabang Mesir, apa ide-ide Gus Dur
yang anda harapkan dapat mencerahkan NW di Mesir dan di Indonesia?.

Berawal dari titik tolak NW di NTB yang eksklusif, saya ingin menjadikan NW
tetap pada khittahnya, namun bersifat inklusif. Sehingga saya dan
teman-teman mencoba menggagas kajian al-Abror yang kemudian menjadi PwKNW
(Perwakilan Khusus Nahdlatul Wathan). Sebab, sebagai negara yang bebas,
banyak mahasiswa Indonesia di Mesir yang kadang-kadang tertutup cara
berfikirnya dan picik pandangannya. Namun, tak sedikit dari mereka yang
kebablasan dan liberal. Nah, Gus Dur sebagai tokoh moderat yang pernah
belajar di Mesir sudah sepatutnya menjadi figur yang bisa menjadikan NW
dalam garis moderat (wasathiyah). Kenapa saya katakan moderat? Karena Gus
Dur selalu hadir sebagai penyeimbang, tatkala kebanyakan orang
berbondong-bondong menuju arah kanan, Gus Dur mengingatkan arah kiri, dan
sebaliknya. Jadi, bagi saya itu bukan sesuatu yang nyleneh, tapi merupakan
stabilisasi keadaaan agar tidak timpang dan carut-marut. Selama masih
berpegang kepada apa yang kita yakini, kenapa tidak?.

NW di Indonesia, terkadang mengalami krisis gaya berfikir yang modern,
dengan menafikan pihak lain. Padahal, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid
sebagai pendiri NW menamakannya dengan kebangkitan bangsa (Nahdlatul
Wathan), bukan kebangkitan pribadi atau golongan. Cara berfikir yang
sempit, tentu akan mempengaruhi dalam prilaku keseharian dan interaksi
sosial. Apa yang saya alami tatkala memberikan taushiyah atau khutbah di
salah satu masjid tentang NW, dan realitanya pengurus masjid tersebut
adalah orang-orang NU, ternyata dianggap tabu. Sungguh cara berinteraksi
sosial yang perlu dirubah.

Soal suksesi kepemimpinan, sudah selayaknya NW berkembang secara
organisasi, sekaliber NU dan Muhammadiyah. Bila kepemimpinan NW disyaratkan
harus pewaris secara biologis, berarti sang pemimpin tersebut harus
memiliki kapabilitas, sebagaimana dicontohkan TGH. M. Zainul Majdi sebagai
pimpinan NW sekarang dan terpilih menjadi Gubernur NTB. Sebab, sebuah
organisasi yang sehat bukanlah kerajaan yang diwarisi oleh para pangeran,
namun the right man in the right place.

Sementara meneladani Gus Dur dari sisi ideologi, harus dipandang dengan
pikiran terbuka dan wawasan yang luas, sebagaimana beliau sering menyitir
kaidah fikih “Tasharruful imam alarra’iyah manutuhn bil mashlahah”.
Artinya, apa yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai sang pendobrak, selalu
memberikan maslahat atau kebaikan bagi orang lain, walaupun sering tidak
difahami oleh kebanyakan orang. Dengan catatan, keterbukaan ideologis yang
revolusioner tetap pada khittah organisasi dan tidak menyimpang. Ironi,
ketika pengikut setia Nahdlatul Wathan malah menjadi aktifis PKS atau FPI,
bahkan HTI dan lain-lain. Karena, Nahdlatul Wathan sebagai penganut
nilai-nilai sufistik, sangat berbeda 180 drajat dengan kelompok-kelompok
yang saya sebutkan tadi.

Sebagai pahlawan nasional dan bapak pluralisme, nilai-nilai apa yang bisa
kita teladani dari beliau?.

Gus Dur adalah sosok nasionalis sejati, tidak hanya harta dan benda yang
beliau korbankan untuk bangsa dan negara ini, namun beliau sering lupa akan
kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Pernah terjadi tatkala beliau
menjadi presiden, dokter kepresidenan kebingungan, karena beliau kencing
darah, tapi ternyata beliau menanggapi dengan enteng dan santainya: “Saya
yang kencing darah, kok kalian yang repot..!!”. Sebuah kepribadian yang
patut kita contoh karena sangat perduli terhadap kemaslahatan orang lain,
bangsa, dan negara, hingga tidak menghiraukan dirinya sendiri.

Gus Dur adalah seorang pengamal tarekat, kiyai Sonhaji dari Kebumen yang
menjadi mursyid tarekatnya, banyak memberikan pencerahan terhadap dimensi
spiritualnya, seperti memaknai hadits “Tabassumuka ‘ala wajhi akhikah
shadaqah”, tidak hanya diartikan secara tekstual, dengan kata lain, senyum
adalah sedekah. Akan tetapi, hakikatnya senyum adalah sebuah wujud
solidaritas kepedulian seseorang terhadap orang lain.

Manifestasi nasionalisme Gus Dur adalah cerminan seseorang yang selalu
menyempurnakan imannya, karena hubbul wathan minal iman. Di sisi lain, Gus
Dur sering dihujat karena keyakinannya untuk membela yang lemah dan
teraniaya, seperti membela Ahmadiyah yang secara undang-undang tidak bisa
dilarang dan diusir dari bumi Indonesia, walaupun secara ideologi, Gus Dur
bukanlah seorang Ahmadiyah. Tuduhan syiah, sesat, antek zionis, dan
sebagainya sering diterimanya dengan lapang dada. “Gitu aja kok repot”
balasan santainya yang masyhur di antara kita.

Privasi antara hamba dengan Tuhannya, bagi Gus Dur tidak dapat diganggu
gugat. Bahkan Gus Dur tidak segan-segan untuk melawan arus kelompok yang
seolah-olah melakukan perlawanan, padahal tidak. Mencabut TAP MPRS 1966,
tentang pelarangan komunis, misalnya. Gus Dur bukanlah seorang komunis,
tetapi beliau tidak ingin komunis difitnah oleh oknum-oknum yang terlibat
dalam sejarah dan terzalimi begitu saja.

Tatkala kebanyakan orang meributkan soal pembelaan Indonesia terhadap
Palestina, justru Gus Dur menginginkan untuk membuka hubungan diplomatik
dengan Israel. Cara pandang Gus Dur jauh ke depan, banyak yang tidak
mengerti jurus-jurus saktinya. Tidak ada musuh bagi Gus Dur. Seperti
kekejian FPI tidaklah merupakan sebuah perlawanan, justru sebenarnya hukum
rimba lah yang berlaku. Hanya moral binatang yang mudah memangsa yang lemah
dan tak berdaya. Bagi seorang Gus Dur, melawan sebuah kemungkaran harus
dengan strategi dan tehnik yang teratur dan mengena sasaran. Adagium arab
menyatakan “Man ‘arafa lughata qawmin amina min makrihim”; terjemahan
bebasnya, sebuah perlawanan terhadap sesuatu yang tidak bisa dilawan, bisa
dilakukan dengan hal-hal yang menurut kita tak terduga.

Menyikapi maraknya Islam kaffah atau gerakan formalisasi syariat, bagaimana
anda menyikapi pengaruh PKS, HTI, serta partai-partai Islam, sekarang dan
masa yang akan datang?.

Partai Islam adalah sebuah kendaraan politik. Mungkin kita akan sering
memperdebatkan tentang definisi politik itu sendiri. Tapi yang paling
penting, eksistensi sebuah partai adalah sarana, bukan tujuan. Walaupun,
realita dan fakta di lapangan berkata lain. Justru kendaraan politik yang
seharusnya menjadi wasilah (sarana) sering malah menjadi ghayah (tujuan).
Sehingga, tujuan mulia dari perjuangan politik menuju kemaslahatan umat
sering terabaikan. Ketika terjadi sebuah bencana misalnya, peran partai
politik justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengapresiasi citra
partainya sendiri dan seringkali mengatasnamakan agama atau kemanusiaan.

Meminjam istilah Habib Luthfi bin Yahya, fanatik kita kepada partai tidak
lebih dari setinggi lutut kaki, sedangkan fanatik kita kepada bangsa dan
negara tidak melebihi pusar, sedangkan fanatik kepada agama dan keyakinan
merupakan titik tolak untuk memberikan maslahat bagi sinergi antara
hubungan vertikal (hablun minallah) dan horizontal (hablun minannas).

Pemaksaan terhadap kepentingan yang dibungkus dengan baju agama sungguh
menggiurkan, padahal secara substansial, nilai-nilai agama selalu dapat
dimanifestasikan. Menurut hemat saya, membeli minyak onta cap babi, jauh
lebih menyenangkan daripada mengobral minyak babi cap onta. Buktinya,
partai-partai Islam hanya mampu memberikan nuansa Islami pada saat-saat
tertentu saja. Diharamkannya presiden wanita misalnya, suatu saat keharaman
tersebut akan berubah sesuai dengan kepentingan yang diusungnya. Tatkala
Megawati menjadi presiden, toh Hamzah Haz yang menjadi representasi partai
Islam malah menjadi wakilnya. Baru-baru ini, kasus hebohnya Tifatul
Sembiring bersalaman dengan istri Obama dibesar-besarkan, padahal kejadian
yang biasa saja.

Perbedaan penafsiran, baik diformalisasikannya syariat atau tidak, biarlah
terjadi. Namun, menghakimi orang lain dengan kesesatan atau bahkan
menghalalkan darahnya dengan perbuatan anarkis dan kekerasan sungguh tidak
etis, apalagi dilakukan oleh seorang muslim. “Al-muslimu man salimal
muslimun min lisanihi wa yadihi” kata sebuah hadits. Islam tidak disebarkan
dengan pedang, namun disebarluaskan dengan cinta dengan kasih sayang.
Dakwah adalah ajakan, bukan ejekan. Mungkin PKS, HTI, dan lain-lain sedang
digandrungi oleh sebagian kalangan, namun rasa kesengsem tersebut hanyalah
temporal. Bila kita kaji sejarah, runtuhnya peradaban Islam di Andalusia
disebabkan oleh partai yang mengatasnamakan agama. Nuansa cinta kasih
sesama dan saling mengabdi satu sama lain, berubah menjadi keinginan untuk
menjadi pimpinan yang memegang urusan penting. Agama yang sakral, menjadi
tarik ulur sebuah kekuasaan. Begitu juga yang terjadi di Mesir, kasus IM
yang banyak memakan korban. Tak heran bila al-Imam al-Akbar Grand Syaikh
al-Azhar memiliki program untuk membersihkan al-Azhar University dari
unsur-unsur Ikhwanul Muslimun.

Bila kita mau meneladani Gus Dur dalam perbedaan penafsiran, tentu kita
tidak akan mudah menghakimi sesat dan kafir. Seperti kasus Mosaddiq yang
mengaku nabi, Gus Dur membiarkan dia hidup, dan kebathilan itu akan mati
dengan sendirinya, tanpa harus diselesaikan dengan anarkisme. Merasa benar
sendiri, seolah-olah telah melaksanakan syariat Islam adalah tindakan yang
semena-mena. Apa bedanya Musailamah al-Kazzab yang mengaku nabi dengan
orang-orang yang merasa dirinya paling benar di sisi Tuhan. Biarlah Islam
menjadi agama kasih sayang (rahmatan lil ‘alamin).

Sebagaimana doa pendiri NW, “Allahumma unsyur liwa’a Nahdlatil Wathan fil
‘alamin”, saya melihat NU tidak pernah memiliki doa seampuh itu, tapi, Gus
Dur memanifestasikan kasih sayang itu tidak hanya di Indonesia, namun juga
di seluruh dunia. Semoga kita bisa meneladani beliau agar Gus Dur hidup
kembali spiritnya untuk menebarkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin,
bukan ruhamatan lil muslimin; rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmat
bagi orang Islam. *****

Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal

•December 24, 2011 • Leave a Comment

 Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

KASUS “Fatwa Natal” dari Majelis Ulama Indonesia ternyata mengheュbohkan juga. Lembaga itu didesak agar “mencabut peredaran” fatwa yang melarang kaum muslimin untuk menghadiri perayaan keagamaan golongan agama lain. Ini sungguh merepotkan, hingga orang sesabar dan sebaik Buya Hamka sampai meletakkan jabatan sebagai ketua umum MUI. Emosi pun mudah terganggu mendengarnya, kemarahan gampang terpancing, dan kesadaran lalu hilang di hadapannya: yang tinggal cuma sumpah serapah. Padahal, masalahnya kompleks. Sebagai kumpulannya para ulama, bolehkah MUI menggunakan terminologi dan pengertian yang lain dari apa yang diikuti para ulama umumnya? Kalau tidak boleh, bukankah sudah logis kalau MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, karena memang masih demikianlah pengertian para ulama sendiri? Kalau boleh, lalu terminologi dan pengertian apakah yang harus dipergunakan oleh MUI? Jadi, ternyata pangkal persoalan belum ditemukan pemecahannya. Ia meュnyangkut penetapan wewenang membuat penafsiran kembali banyak prinsip keagamaan yang sudah diterima sebagai bagian inheren dari sistem berpikir keagamaan kaum muslimin. Lembaga seperti MUI, yang memang dibuat hanya sekadar sebagai penghuュbung antara pemerintah dan umat pemeluk agama Islam (itu pun yang masih merasa memerlukan kontak ke luar), sudah tentu sangat gegabah untuk dihaュrapkan dapat berfungsi demikian. Ia hanyalah sebuah pusat informasi yang memュberikan keterangan tentang umat kepada pemerintah dan maksud pemerintah kepada kaum muslimin. Tidak lebih dari itu. Kalau lebih, mengapa ia dirumuskan sebagai “tidak bersifat operatif dan tidak memiliki jenjang vertikal dengan Majelis-majelis Ulama di daerah? Kalau ia dikehendaki mampu merumuskan sendiri pedoman pengambilan keputusan atas nama umat Islam, mengapakah bukan tokoh-tokoh puncak tiap organisasi Islam yang dijadikan “perwakilan” di dalamnya? Main Mutlak-mutlakan Itu tadi tentang pangkal persoalannya: tidak jelasnya status keputusan yang dikeluarkan MUI, di mana titik pijak berpikirnya, dan kepada siapakah ia selalu harus berbicara (supaya jangan selalu babak belur dicaci maki pihak yang terkena). Bagaimana halnya dengan ujung persoalan “Fatwa Natal”? Apakah lalu akan keluar fatwa tidak boleh pacaran dengan gadis beragama lain, lalu fatwa sama sekali tidak boleh pacaran? Apakah menganggukkan kepala kalau bertemu gadis juga dimasukkan ke dalam kategori pacaran? Bagaimana pula tersenyum (baik malu-malu ataupun penuh harapan)? Bolehkah, nanti anak saya bersekolah satu bangku dengan murid lain yang beragama Budha? Bagaimana kalau ada tamu Hindu, haruskah saya banting pecahkan gelas bekas ia meneguk minuman yang saya suguhkan (walaupun mungkin gelas pinjam dari orang lain)? Dan seterusュnya, dan seterusnya. Kalau tidak ada keinginan menetapkan ujung persoalannya, jangan-jangan nanti kita tidak boleh membiarkan orang Kristen naik taksi yang di kacanya tertulis kaligrafi Arab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah pengapnya udara kehidupan kita semua, kalau sampai demikian! Tetapi, mencari ujung itu juga tidak mudah, karena ia berangkat dari seperangュkat postulat yang main mutlak-mutlakan dalam pemikiran keagamaan kita. Yang celaka kalau pemeluk agama-agama lain juga bersikap eksklusif seperti itu. Salah-salah, si muslim nakal bisa mengalami nasib sial: sudah mencuri-curi perginya melihat perayaan Natal (takut dimarahi MUI), sesampai di tempat perayaan itu diusir oleh penjaga pintu pula. Karenanya, mengapakah tidak kita mulai saja mengusulkan batasan yang jelas tentang wilayah “kajian” (atau keputusan, atau pertimbangan, atau entah apa lagi) yang baik dipegangi oleh MUI? Mengapakah tidak masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa saja. Bagaimana merumuskan kemiskinan dari sudut pandangan agama, bagaimana mendorong penanganan masalah itu menurut pandangan agaュma, bagaimana meletakkan kedudukan upaya penanganan kemiskinan (haram, halal, mubah, makruh, sunahkah?) oleh berbagai lembaga di bawah? Bagaimana pula kaum muslimin seyogianya bersikap terhadap ketidakadilan, terhadap keュbodohan? Jawabannya tentulah harus terperinci dan konkret, jangan cuma sitiran satu dua hadis tentang kewajiban belajar hingga ke liang kubur saja. Nah, kapankah akan ada kejelasan tentang ujung dan pangkal kasus “Fatwa Natal”, yang juga berarti ujung dan pangkal MUI sendiri? TEMPO, 30 Mei 1981

WAWANCARA BERSAMA KH IMAM GHAZALI SAID, MA

•October 29, 2011 • Leave a Comment

Berikut wawancara HARIAN BANGSA dengan KH Imam Ghazai Said, MA, cendekiawan muslim yang banyak mengamati gerakan Islam radikal. Pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo ini memang sangat paham soal berbagai gerakan Islam, terutama yang berasal dari Timur Tengah. Ia selain banyak menulis dan mengoleksi leteratur Islam aliran keras juga bertahun-tahun studi di Timur Tengah. Ia mendapat gelar S-1- di Universitas Al-Azhar Mesir, sedang S-2 di Hartoum International Institute Sudan. Kemudian ia melanjutkan ke S-3 di Kairo University Mesir. Kini intelektual muslim ini aktif sebagai Rois Syuriah PCNU Surabaya dan dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.

+ Bisa Anda jelaskan bagaimana sejarah gerakan Islam aliran keras yang belakangan menjadi perhatian para kiai NU?

- Sebenarnya kelompok besarnya itu Ikhwanul Muslimin yang pusatnya di Ismailiah, Mesir. Organisasi ini berdiri pada 1928, dua tahun setelah NU berdiri, NU kan berdiri 1926. Pendiri Ikhwanul Muslimin Syaikh Hasan Al-Banna. Menurut saya, pemikiran Syaikh Hasan Al-Banna ini moderat. Dia berusaha mengakomodasi kelompok salafy yang wahabi, merangkul kelompok tradisional yang mungkin perilaku keagamaannya sama dengan NU dan juga merangkul kelompok pembaharu yang dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Syaikh Al-Banna menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin itu harkah islamiyah, sunniyah, salafiyah, jadi diakomodasi semua, sehingga ikhwanul muslimin menjadi besar. Dalam Ikhwanul Muslimin ada lembaga bernama Tandhimul Jihad. Yaitu institusi jihad dalam struktur Ikhwanul Muslimin yang sangat rahasia. Kader yang berada dalam Tandhimul Jihad ini dilatih militer betul, doktrinnya pakai kesetiaan seperti tarikat kepada mursyid. Ini dibawah komando langsung Ikhwanul Muslimin. Para militer atau milisi ini menarik kelompok-kelompok sekuler yang ingin belajar tentang disiplin militer. Nasser (Gammal Nasser, red) dan Sadat (Anwar Sadat, red) juga belajar pada Tandhimul Jihad ini.

+ Apa Nasser dan Sadat yang kemudian jadi presiden Mesir itu bagian dari Ikhwanul Muslimin?

- Mereka bagian dari militernya, bukan dari ideologi Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka belajar aspek militernya. Ketika pada 1948 Israel mempermaklumkan sebagai negara maka terjadi perang. Nah, Tandhimul Jihad ini ikut perang, dan kelompok ini yang punya prakarsa-prakarsa. Waktu itu Mesir kan masih dibawah kerajaan Raja Faruk dan sistemnya masih perdana menteri, Nugrasi. Tapi akhirnya Arab kalah dan Israel berdiri. Kemudian Tandhimul Jihad balik lagi ke Mesir. Nah, dalam kelompok ini ada Taqiuddin Nabhani yang kemudian mendirikan Hizbut Tahrir. Jadi Taqiuddin itu awalnya bagian dari Ikhwanul Muslimin. Namun antara Hasan Al-Banna dan Taqiuddin ini kemudian terjadi perbedaan. Hasan Al-Banna berprinsip kita terus melakukan perjuangan dan memperbaiki sumber daya manusia. Sedang Taqiuddin bersikukuh agar terus melakukan perjuangan bersenjata, militer. Taqiuddin berpendapat kekalahan Arab atau Islam karena dijajah oleh sistem politik demokrasi dan nasionalisme. Sedang Hasan Al-Banna berpendapat sebaliknya. Menurut dia, tidak masalah umat Islam menerima sistem demokrasi dan nasionalisme, yang penting kehidupan syariat Islam berjalan dalam suatu negara. Pada 1949 Hasan Al-Banna meninggal karena ditembak agen pemerintah dan dianggap syahid. Sedang Taqiuddin terus berkampanye di kelompoknya di Syria, Libanon dan Yordania. Kemudian Tandhimul Jihad diambil alih Sayid Qutub, ideolognya Ikhwanul Muslimin. Ia dikenal sebagai sastrawan dan penulis produktif, termasuk tafsir yang banyak dibaca oleh kita di Indonesia. Nah, Sayid Qutub ini mendatangi Taqiuddin agar secara ideologi tetap di Ikhwanul Muslimin. Tapi Taqiuddin tidak mau karena ia beranggapan bahwa Ikhwanul Muslimin sudah masuk lingkaran jahiliyah. Ya, itu menurut Taqiuddin hanya gara-gara Ikhwanul Muslimin menerima nasionalisme. Akhirnya Taqiuddin mendirikan Hizbut Tahrir. Artinya, partai pembebasan. Maksudnya, pembebasan kaum muslimin dari cengkraman Barat dan dalam jangka dekat membebaskan Palestina dari Israel. Itu pada mulanya. Ia mengonsep ideologi khilafah Islamiyah.

+ Lantas?

- Nah, karena ia berideologi khilafah Islamiyah, sementara di negaranya sendiri telah berdiri negara nasional, maka akhirnya berbeda dengan masyarakatnya. Di Lebanon, sudah berdiri negara nasionalis yang multi karena rakyatnya terdiri dari banyak agama, undang-undangnya sesuai jumlah penduduknya, misalnya, presidennya, harus orang Kristen Maronit, Perdana Menterinya harus orang Islam Sunni, ketua parlemennya harus orang Islam Syiah. Di Syiria juga telah menjadi negara sosialis, begitu juga Yordania telah berdiri sebagai negara sesuai kondisi masyarakatnya. Akhirnya Hizbut Tahrir itu menjadi organisasi terlarang (OT) di negara asal berdirinya. Karena ia menganggap nasionalisme itu sebagai jahiliah modern. Namun meski menjadi organisasi terlarang Hizbut Tahrir tetap bekerja dan menyusup ke tentara, ke berbagai organisasi profesi dan masuk juga ke parlemen. Hizbut Tahrir masuk ke partai politik dengan menyembunyikan identitasnya. Dari situlah kemudian terjadi upaya-upaya untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah pada jaman Raja Husen. Sehingga sebagian anggota Hizbut Tahrir diajukan ke pengadilan dan dihukum mati. Sampai sekarang Hizbut Tahrir masih jadi organisasi terlarang di Yordania.

+ Bagaimana sejarahnya sampai ke Indonesia?

- Mereka mengembangkan ke sini melalui mahasiswa yang belajar di Mesir. Pola ikhwan dikembangkan, pola Salafy dan pola Hizbut Tahrir dikembangkan. Tapi antara Ikhwan, Salafy dan Hizbut Tahrir secara ideologi bertemu, ada kesamaan. Mereka sama-sama ingin menerapkan formalisasi syariat Islam. Hanya bedanya, kalau Salafy cenderung ke peribadatan, atau dalam bahasa lain mengislamkan orang Islam, karena dianggap belum Islam. Dan target utamanya NU karena dianggap sarangnya bid’ah.ha.ha.ha.. Bisa saja kelompok Salafy, Hizbut Tahrir dan Ikwanul Muslimin membantah, tapi saya tahu karena saya telah berkumpul dengan mereka.

+ Kalau Ikhwanul Muslimin?

- Sama. Kelompok Ikhwanul Muslimin, menjadikan NU sebagai target. Mereka bergerak lewat mahasiswanya yang dinamakan usrah (keluarga). Usrah ini minimal 7 orang, dan maksimal 10 orang. Ini ada amirnya dan amir inilah yang bertanggungjawab terhadap kelompok. Bagaimana mengatasi kebutuhan kehidupan sehari-hari terpenuhi, misalnya kalau ada anggota yang kesulitan bayar SPP. Jadi mereka tak hanya bergerak di bidang politik, tapi juga bidang-bidang lain. Nah, kelompok inilah yang kemudian menamakan diri sebagai Tarbiyah yang bermarkas di kampus-kampus seperti Unesa dan sebagainya. Kelompok Tarbiyah inilah yang menjadi cikal bakal PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Mereka umumnya alumni Mesir, Syiria atau Saudi. Kelompok ini masih agak moderat karena masih mau menerima negara nasional. Tapi substansi perjuangan formalisasi syariat sama dengan Hizbut Tahrir atau Salafy.

+ Kalau dalam ideologi khilafah Islamiyah?

- Hizbut Tahrir katemu dengan Salafy dan Ikhwanul Muslimin dalam soal formalisasi syariat. Tapi dari segi sistem khilafahnya tidak ketemu. Sebab khilafah Islamiyah itu dianggap utopia. Misalnya bagaimana denganya sistem Syuronya, apakah meniru sistem Turki Utsmani yang diktator atau Umayah, itu masih problem. Tapi bagi Hizbut Tahrir yang penting khilafah Islamiyah.

+ Apa saja program Hizbut Tahrir?

- Mereka sampai kini punya konstitusi yang terdiri dari 187 pasal. Dalam konstitusi ini ada program-program jangka pendek. Yaitu dalam jangka 13 tahun, menurut Taqiuddin, sejak berdiri 1953, Negara Arab itu sudah harus jadi sistem Islam dan sudah ada khalifah. Taqiuddin juga menarget, setelah 30 tahun dunia Islam sudah harus punya khalifah. Tapi kalau kita hitung sejak tahun 1953 sampai sekarang kan tidak teralisir.he..he..he.. Jadi utopia, tapi mereka masih semangat.

+ Bagaimana sejarah Hizbut Tahrir ke Indoneisia?

- Itu melalui orang Libanon. Namanya Abdurrahman Al-Baghdadi. Ia bermukim di Jakarta pada tahun 80-an. Kemudian juga dibawa Mustofa bin Abdullah bin Nuh. Inilah yang mendidik tokoh-tokoh HTI di Indonesia seperti Ismail Yusanto, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir sekarang. Tapi sebenarnya diantara mereka ada friksi. Karena tokoh-tokoh HTI yang sekarang merasa dilangkahi oleh Ismail Yusanto ini.

+ Bagaimana gerakan mereka di Indonesia?

- Ini anehnya. Di Indonesia mereka terus terang menganggap Pancasila jahiliah. Nasionalisme bagi mereka jahiliah. Tapi reformasi kan memberi angin kepada kelompok-kelompok ini sehingga dibiarkan saja. Dan tidak ada dialog. Akhirnya mereka memanfaatkan institusi (seolah-olah) “mendukung” pemerintah untuk mempengaruhi MUI (Majelis Ulama Indonesia). Tapi mereka taqiah (menyembunyikan agenda perjuangan aslinya), sebab mereka menganggap Indonesia itu sebenarnya jahiliah. Taqiah itu ideologi Syiah tapi dipakai oleh mereka.

+ Lalu bagaima cara Hizbut Tahrir merealisasikan kepentingan politiknya?

- Meski bernama partai, Hibut Tahrir, tak bisa ikut pemilu. Hizbut Tahrir membentuk beberapa tahapan dalam menuju pembentukan khilafah Islamiah. Pertama, taqwin asyakhsyiah islamiah, membentuk kepribadian Islam. Mereka pakai sistem wilayah, karena gerakan mereka internasional. Jadi untuk Indonesia wilayah Indonesia. Tapi sekarang pusatnya tak jelas, karena di negaranya sendiri sangat rahasia. Mereka dikejar-kejar karena Hizbut Tahrir ini organisasi terlarang. Tapi mereka sudah ada di London, Austria, di Jerman dan sebagainya.

+ Siapa tokoh internasionalnya itu?

- Nah itu rahasia. Tapi di sini mereka terbuka karena Indonesia memberi peluang. Ada Ismail Yusanto dan sebagainya, jadi bisa muncul di media massa. Nah, dari taqwin syahsyiah islamiah ini bagaimana bisa mengubah ideologi nasionalis menjadi internasionalis Islam. Mereka agresif, jadi terus menyerang. Karena itu orang-orang NU didatangi, termasuk kiai-kiainya didatangi oleh mereka. Kedua, attau’iyah, penyadaran. Ketiga, at-ta’amul ma’al ummah, interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Mereka membantu kepentingan-kepentingan. Saya dengar di Surabaya, di Unair dan ITS saja, dalam urunan mereka bisa menghasilkan uang Rp 30 juta tiap bulan. Keempat, harkatut tatsqif, gerakan intelektualisasi. Ini diajari bagaimana menganalisa hubungan internasional, mempelajari kejelekan-kejelekan ideologi kapitalisme. Pokoknya yang ideologi modern itu mereka serang semua. Mereka melontarkan Islam sebagai solusi atau alternatif. Ini beda dengan Ikhwanul Muslimin dan Tarbiah Islamiah yang kemudian menjelma sebagai PKS. Sebab Ikhwanul Muslimin agak fleksibel. Kasus di Syria, di bawah Mustofa as-Syiba’i, ketika ideologi pemerintahannya sosialisme, mereka ikut sosialis. Ia mencari landasan hukum bahwa sosialisme itu benar menurut Islam. Maka Mustofa as-Syiba’i menulis buku Istiroqiyah Islamiah, jadi sosialisme Islam.

+ Tapi Hizbut Tahrir di Indonesia kan pendukung PKS?

- Kalau dukungan iya, tapi secara formal mereka tidak. Ya, mungkin ada kesamaan dalam perjuangan yang terbatas.

+ Lalu tahapan apalagi?

- Yang terakhir, at-taqwin daulah islamiah, membentuk Negara Islam.

+ Sarananya apa?

- Biwasailil jihad, dengan sarana jihad. Jadi bagi negara nasional, gerakan mereka, menurut saya, bahaya. Karena gerakan selanjutnya adalah istilamul hukmi, merebut kekuasaan. Meskipun utopia tapi kalau mereka pakai cara-cara kekerasan, kan berat. Karena mereka didoktrin dan pengikutnya muda-muda semua. Misalnya, mahasiswa semester 2 atau 3. Bahkan santri saya datang ke saya, ia bilang diajak Hizbut Tahrir. Saya persilakan. Tapi saya sendiri pernah diprotes oleh Hizbut Tahrir.

+ Kenapa?

- Saya kan pernah bilang, bahwa pendapat ijtihadi Hizbut Tahrir ada yang kontroversial. Misalnya pendapat fiqhnya menyatakan bahwa anggota Hizbut Tahrir itu sebenarnya boleh non-muslim. Ini kan kontroversi. Kemudian, menurut Hizbut Tahrir, perempuan boleh jadi anggota parlemen. Kalau di Arab ini kontroversi. Lalu juga – menurut Hizbut Tahrir – boleh melihat film porno. Kemudian, ini yang menarik, menurut Hizbut Tahrir, boleh mencium perempuan bukan muhrim, baik syahwat maupun tidak syahwat. Begitu juga salaman dengan perempuan, boleh.Tapi mereka (aktivis Hizbut Tahrir) membantah. Waktu di NU Centre, mereka membantah karena saya menyatakan menurut paham Hizbut Tahrir boleh salaman dengan perempuan bukan muhrim. Mereka tanya, masak Hizbut Tahrir membolehkan ciuman dengan cewek bukan muhrim. Padahal setelah saya lihat dalam buku mereka ini (Imam Ghazali Said menunjukkan buku) memang boleh. Berikutnya, perempuan boleh berpakaian celana yang untuk kawasan Timur Tengah dianggap kontroversi. Juga boleh orang kafir menjadi panglima di Negara Islam, bahkan jadi khalifah sekalipun, asal dia taat pada undang-undang Islam. Kemudian juga boleh umat Islam membayar jizyah (pajak) kepada Negara kafir dalam kondisi umat Islam belum kuat.

+ Respon mereka?

- Lha, ini nggak benar, kata mereka. Kata mereka, yang bicara begini ini harus Hizbut Ttahrir. Lalu saya bilang, saya kan punya data autentik. Ini tulisan syaikh Anda sendiri, Taqiuddin Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). Daulah Islamiyah. Saya sebagai guru kan tak boleh bohong. Sekarang mahasiswa tak bisa dibohongi. Mereka bisa akses informasi kemana-mana sehingga kita tak bisa nutup-nutupi. Katanya mereka (aktivis Hizbut Tahrir) mau kesini, mau lihat buku ini. Saya bilang boleh, tapi cukup difoto kopi. Kalau buku ini dibawa jangan, nanti hilang.

+ Apa kira-kira dasar Hizbut Tahrir membolehkan cium cewek segala itu?

- Di sini tak dijelaskan alasannya. Tapi perkiraan saya agar orang Islam dapat dukungan dalam mendirikan khilafah, maka tak boleh terlalu ketat. Tapi menurut saya sampai sekarang belum ada tanda-tanda mereka akan bisa mendirikan khilafah. Karena kalau terlalu ketat mereka tak bisa mendapat dukungan internasional. Padahal mereka orientasinya internasional. Karena itu kampanye mereka sekarang tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Padahal ideologinya mereka kafirkan. Nasionalisme mereka kafirkan. Bagaimana pandangan mereka soal fiqh? Ada pemikiran begini. Apakah negara yang pakai sistem jahiliah itu perlu fiqh. Padahal fiqh itu adalah hukum Islam yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan yang Islam. Ini terjadi perdebatan antara Sayid Qutub dan Wahba Suhairi. Dr Wahba ini orang Syria yang kitabnya jadi kutub muktabarah di NU. Dalam ICIS tempo hari Wahba ini datang. Sayid Qutub ini asalnya kan seorang hakim. Tapi, ketika dia masih jadi hakim ia masih menganggap penting sistem khlafah. Menurut Sayid Qutub dan Taqiuddin Nabhani, fiqh tidak perlu dipelajari atau dipraktikkan sepanjang suatu negara belum melaksanakan sistem Islam. Sedang Wahba Suhairi menganggap bahwa fiqh adalah suatu keniscayaan. Ini jadi polemik. Menurut Wahba, orang Islam harus belajar fiqh, baik negaranya Islam maupun tidak Islam. Jadi menurut Wahba tidak hanya sistem pemerintahan saja, tapi bagaimana orang nikah, orang salat, muamalah, semua itu kan fiqh yang ngatur. Tapi menurut Sayid Qutub dan Taqiuddin Nabhani tidak perlu itu. Yang penting bagaimana memperjuangkan menegakkan pemerintahan Islam, baru setelah itu fiqh. Karena itu meski buku-buku atau tulisan Sayid Qutub banyak tapi tak ada fiqhnya. Semua buku-buku dia bernuansa politik. Misalnya pertarungan Islam dan kapitalisme dan sebagainya.

+ Dari penjelasan Anda ini tampak bahwa aktivis HTI sendiri kemungkinan banyak yang belum paham tentang pemikiran Taqiuddin Nabhani sebagai pendirinya?

- Begini. Mereka itu ada jubirnya, jadi informasi dan pemikiran yang keluar diatur. Jadi referensi mereka tidak terbuka.

+ Berarti ada beberapa pemikiran yang disembunyikan bagi pengikutnya?

- Ya, padahal kondisi sekarang kan sudah tidak bisa model begitu. Seperti saya kan tidak bisa mengelabuhi mahasiswa saya. Karena mahasiswa saya bisa mengakses literatur primer. Kecuali anggotanya bodoh-bodoh. Kan kasihan kalau anggotanya bodoh-bodoh. Karena itu ketika saya menyampaikan informasi yang benar dari sumber primer lalu dikira keliru oleh mereka. Ya, ndak bisa, wong saya punya sumber primer. Mereka katanya mau melihat sumber primer ini.

+ Maksudnya sengaja disembunyikan?

- Bisa saja dianggap aib dan kalau itu dimunculkan pasarnya bisa tidak laku. Karena itu disembunyikan. Tapi pada era sekarang mana bisa disembunyikan. Lha,wong, di tiga negara, di Libanon, Syria dan Yordan, Hizbut Tahrir itu jadi organisasi terlarang. Di Mesir juga jadi organisasi terlarang karena mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi mereka gampang terseret pada aksi kekerasan. Karana itu anak-anak muda NU jangan mudah terprovokasi ikut mereka.

+ Tapi dalam hal-hal tertentu kan ada juga beberapa kesamaan dengan NU?

- Ya, mungkin ada kesamaan. Qur’annya satu, Nabinya satu (Muhammad), karena itu kita tak bisa saling menyesatkan sebab masing-masing punya pandangan keagamaan yagn berbeda. Jadi ada hal yang sama dan ada hal yang beda. Artinya, bidang-bidang yang dikerjakan NU ya serahkan kepada NU, sedang bidang-bidang bagian mereka ya serahkan mereka. Ini tidak akan berbenturan. Jadi jangan mencaplok. Sudahlah yang bagian khilafah sampean (Hizbut Tahrir), carilah pengikut tapi jangan di NU. Mestinya orang-orang kafir diupayakan jadi basis pendukung, misalnya.

+ Kalau kelompok Salafy?

- Mereka bergerak dalam bidang pendidikan. Misalnya LPBA (Lembaga Pendidikan Bahasa Arab) yang sekarang menjadi Lembaga Ilmu Keislaman cabang dari Jamiatul Imam Riyadh. Ini dibiayai dari sana sangat besar. Sebenarnya orang-orang seperti Ulil (Ulil Abshar Abdalla, red), Imdad dan sebagainya alumni LPBA ini. Lah, mereka ketemu dengan Rofik Munawar yang dulu ketua PKS Jawa Timur. Anis Matta (sekjen PKS) itu juga teman Ulil di LPBA. Mereka dulu alumni situ. Hanya saja ada yang kemudian terbawa dan larut dalam salafy seperti Anis Mattta, tapi ada yang nggak, ya kayak Ulil itu. Kalau Anis Matta terbawa Salafy tapi pola politiknya ikut Ikhwanul Muslimin. Kelompok Salafy ini sangat puritan. Jadi tahlilan, dibaan, ziarah kubur, mereka sangat tidak mau. Mereka menganggap itu syirik. Nah, disinilah, dalam bidang peribadatan itu, kelompok PKS ketemu dengan Salafy. Sedang orang-orang seperti Ulil, Imdad dan anak-anak pesantren yang sekolah di LPBA melakukan pemberotakan. Mereka menganggap (paham Salafy) itu tak cocok dengan budaya saya (Ulil cs) yang NU. Akhirnya mereka melanjutkan ke ilmu-ilmu filsafat, sosial dan sebagainya, termasuk belajar ke Magnez Suseno di Driyarkara. Kemudian berkomunikasi dengan Nurcholis Madjid, ketika Nurcholis masih ada (hidup). Nah, dalam diri Ulil cs ini kemudian terbentuklah suatu sosok yang berasal dari pola radikal (Salafy), ketemu dengan ilmu-ilmu sosial, ketemu dengan Nurcholis Madjid, ketemu dengan Gus Dur dan sebagainya. Jadi mereka ini meramu dari berbagai unsur itu sehingga jadilah orang seperti Ulil, Hamid Basyaib, Luthfi Syaukani, Muqsith dan sebagainya.

+ Apa ada kesamaan dalam soal simbol-simbol pakaian di antara mereka?

- Ya, memang ada kesamaan, baik kelompok Hizbut Tahrir, Tarbiah (PKS) maupun Salafy. Misalnya pakai celana cingkrang, berjenggot dan sebagainya. Tapi semua kelompok ini sama menyerang NU.

+ O, ya bagaima sebenarnya sebenarnya soal pakaian itu menurut Islam?

- Menurut mereka, Nabi itu jenggotan. Abdul Aziz, tokoh Salafy, itu menulis tentang membiarkan jenggot. Menurut dia, kalau orang mencukur jenggot dianggap tabi’ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi menurut mereka memahami sunnah Rasul itu apa saja diikuti, termasuk cara berpakaian. Tapi kalau NU kan tidak begitu cara memahami sunnah Rasul. Paling tidak, NU terdidik memahami sunnah Rasul itu dalam arti substantif, misalnya soal peribadatan. Tapi kalau soal pakaian kalangan NU yang terdidik menganggap itu sebagai budaya. Misalnya soal sorban. Nabi memang bersorban tapi harus diingat Abu Jahal dulu juga sorbanan. Begitu juga soal jenggot. Kalangan NU terdidik menganggap itu sebagai budaya. Karena Abu Jahal pun juga jenggotan. Masak orang nggak punya jenggot disuruh memelihara jenggot. Ada orang yang jenggotnya hanya tiga helai atau tiga lembar itu disuruh pelihara..kan lucu.ha.ha.ha.

+ Kalau soal celana mereka yang cingkrang?

- Kan ada dalam hadits Nabi bahwa kalau pakaian orang itu nglembreh ke kakinya dianggap huyala, sombong. Padahal dulu pakaian Abu Bakar juga ngelembreh, panjang ke bawah tapi tidak dianggap sombong. Waktu itu Abu Bakar tanya, apakah saya ini juga dianggap sombong karena pakaian saya ngelembreh. Lalu dijawab, o, tidak, karena Abu Bakar memang tidak sombong, meski pakaiannya nglembreh. Karena tubuh Abu Bakar kurus, jadi sudah wajar kalau pakaiannya dipanjangkan sampai nglembreh. Karena itu menurut kalangan NU, pakaian itu dianggap sebagai budaya. Masak orang pakai kopyah hitam dianggap bid’ah hanya karena Nabi tak pernah pakai kopyah hitam. Kan waktu itu belum ada perusahaan kopyah Gresik ha.ha.. Nah, disini lalu semua menyerang NU. Jadi mereka semua, Hizbut Tahrir, Tarbiyah dan Salafy itu sama menyerang NU. Menurut mereka, yang dimaksud ahlussunnah itu adalah versi Ibnu Taymiah, bukan paham versi Asy’ari. Dalam buku-buku mereka paham Asy’ari itu dianggap sesat. Padahal NU kan menganut paham Asy’ari.

+ Ada yang berpendapat,kalau niat mereka untuk dakwah, kenapa mereka kok tidak merekrut komunitas lain yang belum beragama, misalnya. Kalau jamaah NU kan hasil jerih payah para wali songo dan ulama kultural, kenapa mereka tidak cari kreasi sendiri agar tidak menimbulkan konflik sesama umat Islam?

- Ya, karena mereka mau mengislamkan orang Islam. Jadi kita yang sudah Islam ini harus diislamkan lagi.ha.ha.. Jadi iman umat Islam masih perlu diadili.

+ Berarti mereka merasa paling Islam?

- O, ya, mereka memang merasa paling Islam. Karena itu harus kita pahami itu. Kalau sikap saya tetap harus moderat. Sepanjang mereka tidak menyerang kita ya kita nggak apa-apa. Tapi mereka menyerang kita, ya kita harus melawan. Karena itu di beberapa tempat seperti di NTT, Jember, kita lawan karena mereka sudah menyerang kita. Di Purwokerto misalnya orang NU dianggap sesat. Saya kan kesana, orang NU di sana dianggap dlalal finnar, masuk neraka.ha..ha.. ya kelompok Salafy itu. Jadi yang menyerang NU dalam peribadatan itu kelompok Salafy, sedang yang menyerang NU dari segi politik kelompok Hizbut Tahrir dan Tarbiyah (PKS). Jadi orang NU itu harus sadar, bahwa sekarang mereka diserang dari berbagai arah.

+ Jadi secara paradigmatik maupun aksi memang beda sekali dengan NU?

- Sejak Gus Dur mimpin NU kan membuka cakrawala baru di kalangan anak-anak muda NU. Gus Dur mengevaluasi bahwa formalisasi syariat ternyata selalu gagal, karena itu Gus Dur membuka wacana baru Islam sebagai etika soial. Dan ini kemudian menjadi gaung NU sampai sekarang, walau belakangan NU diutik dengan formalisasi syariat. Tapi Pak Hasyim Muzadi dalam berbagai wawancara menyatakan tidak memperjuangkan Islam seperti teksnya tapi yang diperjuangkan adalah ruhnya. Bisa saja KUHP seperti sekarang tapi ruh Islam ada di situ. Nah, dalam hal ini pengaruh Gus Dur sangat besar. Tapi di struktural NU sekarang kan dilakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok Gus Dur. Di Lakpesdam, Imdad (M Imaduddin Rahmat, red) bilang kepada saya bahwa dia hanya ditaruh sebagai pemimpin redaksi Tashwirul Afkar. Tapi di struktur Lakpesdam ia sudah tak masuk. Tapi untuk membersihkan orang-orang Gus Dur secara total tidak bisa. Karena pengurus NU yang pandai-pandai adalah “didikan” Gus Dur. Paling tidak, secara visi keagamaan sama karena sebelumnya pernah lama berinteraksi dengan Gus Dur. Misalnya Endang Turmudzi, Sekjen PBNU. Dia kan orang LIPI. Kemudian Nazaruddin Umar, Katib Aam Syuriah. Nah, ketika berhubungan dengan dunia internasional, kelompok-kelompok “didikan” Gus Dur inilah yang bisa berkomunikasi. Jadi meski mereka ini dibenci tapi tetap dibutuhkan. Misalnya ada Masdar dan sebagainya. Dan mereka inilah yang mengerti persoalan yang dihadapi NU ke depan dalam menghadapi kelompok-kelompok Islam radikal itu.

+ Bisa dijelaskan soal NU dalam kontek negara nasional?

- NU fiqh mainded. Fiqh siyasi (politik) di NU kurang berkembang. Fiqh yang dikembangkan NU adalah fiqh dalam kontek negara nasional. Ketika Kiai Hasyim Asy’ari (pendiri NU, red) mengeluarkan fatwa resolusi jihad Negara Indonesia dalam kondisi bukan negara agama. Karena saat itu kalimat menjalankan syariat Islam sudah dihapus kemudian Belanda datang lagi akhirnya Kiai Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa jihad. Jadi Negara yang dipertahankan waktu itu negara “sekuler” kan. Jadi NU tak bisa lepas dari negara nasionalis atau sebagai nasionalis. Nah, fatwa jihad Kiai Hasyim itu merupakan fatwa pertama di dunia Islam yang mempertahankan negara nasionalis. Belum ada ketika itu ulama yang berfatwa kewajiban jihad untuk mempertahankan Negara nasionalis. Jadi Kiai Hasyim Asy’ari itu pelopor pertama.

+ Apa kira-kira dasar pemikirannya?

- Mungkin bagi Kiai Hasyim yang terpenting Indonesia merdeka dulu. Apalagi bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Ini yang harus diutamakan. Jadi Kiai Hasyim membuat fatwa untuk mengusir penjajah dan mempertahankan negara nasional. Nah, ini bagi wacana pemikiran internasional seperti orang-orang yang menginginkan sistem kahalifah kontroversi. Perjuangan NU berikutnya, dalam sejarahnya, seluruhnya selalu terkait dengan negara. Soekarno, misalnya, diberi gelar waliyul amri dlaruri bissyaukah Jadi pemerintah darurat yang mempunyai kekuatan. Ini asalnya kan diberi oleh konfrensi ulama di Cipanas 1954. Kemudian pada 1956 oleh NU dianggap sah.

+ Ini artinya apa? Karena dikaitkan dengan fiqh?

- Sebab perempuan yang tidak punya wali dalam pernikahan walinya harus Sulthon. Padahal hadits as-sultonu waliyu man laa waliya lah. Sulthon itu adalah wali bagi orang yang tak punya wali. Kalau Sulthon ini tidak diberi legitimasi sesuai syariat kan tidak sah Sulthon ini. Jadi ini terkait dengan fiqh maka negara walau sekuler harus diakui sah menurut syariah. Nah, cara berpikir ini saya kira cerdas. Kalau nggak gimana. Sulthon itu siapa, padahal kalau orang kawin harus mencatatkan diri ke situ. Nah, itulah NU. Tapi ini kemudian disalahpahami oleh kelompok Islam modernis. Dikira NU itu oportunis pada negara karena memberi legitimasi. Padahal sebenarnya ini terkait dengan fiqh.

+ Faktor lain?

- Faktor kedua memang pada tahun 50-an itu Kartosuwirjo sedang mengadakan pemberontakan. Nah, pemberian gelar waliyul amri dlaruri bissyaukah itu sebagai legitimasi pada Soekarno agar bisa mengatasi gerakan pemberontakan itu. Tapi inti NU itu sebenarnya pada fiqh urusan perkawinan tadi itu, bukan pada fiqh siyasahnya (politik). Selanjutnya perjuangan NU terus berkait dengan negara nasionalisme. Ini yang harus dipahami oleh kelompok-kelompok baru ini seperti Hizbut Tahrir dan sebagainya itu.

+ Dengan demikian, bisa dijelaskan perbedaan antara NU dan HTI?

- Ya. NU berdiri tahun 1926 dalam proses menuju pembentukan negara Indonesia. Sedang Hizbut Tahrir (HT) berdiri ketika nation state di tempat ia berdiri telah terbentuk, yaitu tahun 1953. Dari segi latar belakang waktu yang berbeda ini, dipahami bahwa sejak awal NU memberi saham besar terhadap pembentukan nation state yang kemudian menjadi negara Indonesia merdeka. Sedang HT berhadapan dengan negara yang sudah terbentuk. Maka wajarlah, jika HT menganggap bahwa nasionalisme itu sebagai jahiliyah. Karena mereka anggap menjadi penghalang dari pembentukan internasionalisme Islam, apalagi nasionalisme tersebut tidak memberlakukan syariat Islam dan lebih banyak mengadopsi sistem hukum sekuler Barat. NU menerima sistem hukum penjajah dalam keadaan darurat. Karena negara tidak boleh kosong dari hukum. Selanjutnya, NU berjuang agar hukum yang berlaku di negara ini bisa menjadikan fikih sebagai salah satu sumber dari hukum nasional kita. Dari situ, NU ikut ambil saham dalam penerapan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang saat ini berlaku di Indonesia. Tentu HT belum punya saham dalam memperjuangkan hukum Islam di negara nasional ini, sehingga tidak logis jika HT langsung menentang negara nasional ini gara-gara tidak memberlakukan syariah Islam secara kaffah. Jadi, perjuangan NU dalam menegakkan syariah baik sebagai etika sosial maupun sebagai hukum formal tidak bisa diletakkan di luar NKRI. Karena NKRI ini didapat dengan perjuangan para syuhada yang gugur pada prakemerdekaan maupun pascakemerdekaan. Pendek kata, NU tidak bisa terpisah dari negara nasional ini.

+ Mestinya, suatu ormas dapat diakui legal di negara ini harus terdaftar di Depkum HAM. Apakah ini berlaku bagi HTI?

- Nah itu masalahnya. Saya tidak tahu. Yang jelas, HTI dapat leluasa melakukan kegiatan pascareformasi. Tapi jika dilihat dari semua kegiatan yang dilakukan, tampaknya HTI belum mengantongi izin sebagai ormas. Karena jika nanti dipelajari tujuan berdirinya ormas ini oleh pemerintah, pasti ormas ini dilarang karena menentang konstitusi negara. Hal seperti itu yang terjadi di Yordan, Syiria, Libanon, Malaysia, dan lain-lain. Jadi, HT di semua negara itu menjadi organisasi bawah tanah.Indikator ini tampaknya ada di Indonesia. Buktinya, tidak jelas siapa Amirnya. Yang tampak itu Ismail Yusanto sebagai juru bicara. Atau di Jawa Timur itu siapa Amirnya? Yang kelihatan dr Usman sebagai humas atau jubirnya. Jabatan ketua DPD I, DPD II HTI, itu sebenarnya kamuflase untuk mengelabui agar diakui sebagai ormas yang legal.Kalau tujuannya menentang konstitusi negara, bagaimana mungkin bisa diakui? Tapi saya tidak tahu. Barangkali sudah mengantongi izin. Ini yang perlu dijelaskan oleh HTI dan pemerintah. Realitanya, sistem sel seperti yang terjadi di Yordan, Mesir, Sudan, dan lain-lain juga berlaku di sini. Di sini mestinya pemerintah cermat. Namun saya yakin, BIN sudah tahu masalah ini, tapi sengaja dibiarkan. Semua yang saya jelaskan itu berdasarkan sumber-sumber primer tulisan pendiri dan aktifis HT di Yordan, Palestina, Syiria, Libanon dan Mesir. Di antaranya Al Daulah al Islamiyah karya Taqiyuddin Nabhani, Kaifa Huddimat al Khilafah karya Abdul Qodim Zallum, dan lain-lain yang semuanya ada di Perpustakaan An-Nuur. Harapan Anda pada HTI dan NU? Antara NU dan HTI itu memang ada perbedaan prinsip, tapi ada juga kesamaan. Keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan itu sama antara keduanya. Hanya perbedaannya, adalah bagaimana cara merealisasikannya. NU lebih realistis, sedang HTI utopis. Lah, kapan khalifah seperti yang dicita-citakan itu akan muncul? Wong prediksinya – yang katanya 30 tahun dari berdirinya HTI, sistem khalifah akan terbentuk di seluruh dunia Islam. Buktinya mana? Di Yordan saja masih jauh, apalagi di Indonesia. Karena itu, hal-hal yang sama mestinya bergerak secara koordinatif. Obyek dakwah yang sudah menjadi kaplingan NU, jangan diganggu. Apalagi itu jelas-jelas masjidnya NU, lembaga pendidikan NU, dan lain-lain. NU sendiri mestinya mampu merumuskan tujuan idealnya di negeri ini. Sekaligus merumuskan langkah-langkah realistis untuk mencapai tujuan itu. Dalam hal ini, kita bisa berguru pada HTI dengan empat marhalah perjuangan HT yang populer itu. (takwin syakhsiyah islamiyah – pembentukan pribadi islami, taw’iyah – penyadaran keislaman, tatsqif (intelekktualisasi), dan takwinud daulah – pembentukan negara khilafah atau populer juga dengan istilah taslimul hukm – merebut kekuasaan). Ke depan, saya mengharap, HTI berhenti dan tidak mengganggu obyek-obyek dakwah NU. Jika tidak, NU akan melawan.

+ Kalau begitu, HT tidak boleh mempunyai aset?

- Ya pasti. Karena di Indonesia baru berkembang dan legalitasnya masih dipertanyakan. Mungkin karena faktor inilah aktifis-aktifis HT memanfaatkan toleransi warga NU sehingga masjid-masjidnya banyak dikuasai oleh HT. Remaja Masjid Surabaya, misalnya, sudah dikuasai mereka.

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.